Jakarta, Waspada.co.id – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyesali situasi terkini di Indonesia yang semakin banyak liberalisasi politik yang terjadi secara besar-besaran, termasuk politik uang dan dinasti politik.
Hasto mengatakan bahwa pemerintah di era Presiden Joko Widodo sangat terbuka dalam menggunakan kekuasaan, bahkan melanggar hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang membuka jalan untuk Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.
Apa yang dituduhkan oleh Hasto bukanlah klaim sepihak, tetapi juga disampaikan oleh berbagai tokoh seperti Goenawan Mohammad, Hamid Awaluddin, Yenny Wahid, dan tokoh-tokoh lainnya.
“Maaf, semuanya menyuarakan hal yang sama,” kata Hasto saat memperkenalkan Yenny Wahid dalam barisan TPN Ganjar-Mahfud di Jakarta pada Jumat (27/10).
Menurutnya, ambisi kekuasaan pemerintah dalam rezim saat ini begitu terlihat jelas, bahkan melanggar konstitusi dianggap sah dan menjadi pembenaran. PDIP, kata Hasto, tidak setuju dengan hal itu.
“Ketika ambisi kekuasaan itu mengarah ke rekayasa hukum melalui MK. Hal ini yang didengarkan oleh PDIP, karena kami merupakan partai yang berasal dari rakyat,” tuturnya.
Hasto menyatakan bahwa sikap PDIP adalah tegak lurus pada konstitusi. Oleh karena itu, mereka mempercayakan kredibilitas Majelis Kehormatan MK.
“Kami tidak ikut campur, kami bukan partai yang suka ikut campur dalam urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya pada lembaga majelis etik yang telah dibentuk. Kami berharap mereka bekerja sebaik mungkin,” ujar Hasto. (inilah/wol/pel/d2)
