Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta, memastikan bahwa pembangunan nasional akan berlanjut meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah menetapkan landasan dan arah pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Febry menyatakan bahwa pembangunan nasional akan tetap berlanjut tanpa harus dimulai dari awal, siapapun Presidennya. Meskipun calon pemimpin memiliki visi, misi, ciri khas, karakter, dan prioritas kebijakan masing-masing, pemerintahan saat ini telah menetapkan jalur menuju Visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, langkah-langkah penyelarasan perlu diatur dalam dokumen politik dan teknokratik atau rencana pembangunan nasional.
Konsep pembangunan Indonesia-Sentris yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah membawa perubahan fundamental bagi pembangunan nasional. Hal ini terbukti dari peningkatan investasi di luar Pulau Jawa sejak tahun 2020 dan pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan di luar Pulau Jawa, seperti pembangunan jalan Trans Papua, Kereta Api Trans Sulawesi, pengembangan kawasan perbatasan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara.
Febry juga menyampaikan bahwa Kantor Staf Presiden sebagai lembaga yang bertugas mengawal isu-isu strategis dan program prioritas Presiden, akan terus memastikan pembangunan nasional berjalan dengan baik dan berkualitas, sesuai dengan hukum dan prinsip tata kelola yang baik, serta memberikan pengaruh positif pada masyarakat.
