JAKARTA, Waspada.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengoptimalkan realisasi anggaran pada tahun terakhir masa pemerintahannya.
Jokowi juga menekankan agar agenda pembangunan dituntaskan sebagai dasar bagi pemerintahan selanjutnya.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2024 secara digital di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
“2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini. Saya pesan anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai untuk membuat fondasi bagi pemerintahan yang akan datang,” kata Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan bahwa situasi dunia saat ini masih tidak baik dan geopolitik dunia semakin memanas. Selain itu, dampak perubahan iklim semakin nyata dan potensi resesi semakin menguat.
Oleh karena itu, Jokowi meminta seluruh jajarannya baik di pusat maupun daerah untuk mewaspadai kondisi tersebut. Ia meminta anggaran negara yang diberikan digunakan secara teliti, disiplin, dan tepat sasaran. Ia juga menegaskan agar seluruh jajarannya menutup celah penyalahgunaan anggaran dan korupsi.
“Saya ingin mengingatkan gunakan anggaran yang diberikan secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Kedua, kedepankan transparansi dan akuntabilitas. Jangan memberi celah sedikit pun untuk penyalahgunaan anggaran. Korupsi apalagi. Tutup celah itu,” ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi meminta agar anggaran tersebut segera digunakan untuk melaksanakan berbagai program yang telah disusun. Realisasi anggaran harus dilaksanakan sesegera mungkin pada Januari 2024.
“Ketiga, eksekusi segera, eksekusinya secepat mungkin. Jadi, saya sampaikan bolak-balik, Januari segera dimulai anggaran itu realisasi. Realisasikan secepat mungkin,” katanya.
Sepanjang tahun ini, baru tercapai 64 persen realisasi belanja daerah dan 74 persen realisasi penggunaan anggaran di pusat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah memiliki beberapa fokus yang menjadi prioritas dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024.
Sri mengatakan, pemerintah menganggarkan belanja negara 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.467,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 857,6 triliun.
“Belanja pemerintah pusat diarahkan pada perbaikan kualitas sumber daya manusia yang akan memakan cukup besar alokasi APBN. Belanja negara 2024 juga ditunjukkan untuk menuntaskan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, mendukung reformasi birokrasi, serta apartur negara,” ujarnya.
Menkeu menambahkan bahwa belanja pemerintah juga ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum dan dukungan terhadap pilkada. Belanja prioritas untuk memperkuat ketahanan dan keamanan bangsa.
Menurut Sri Mulyani, anggaran transfer ke daerah mengalami kenaikan 5,3 persen dibandingkan 2023. Hal ini untuk mendukung gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja daerah, terutama guru dan tenaga kesehatan serta untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.
Sri menekankan bahwa sinergi kebijakan antara APBN pusat dan daerah terus dilakukan dengan meningkatkan harmonisasi belanja pusat dan daerah, dari tahap perencanaan dan anggaran yang berdimensi regional, serta penguatan intervensi penguatan di daerah akan terus dimonitor dan ditingkatkan.
“Dengan landasan itu, pada tahun depan kita perkirakan anggaran akan dijaga. Dari satu sisi, pendapatan negara akan tetap tumbuh dengan rasio pajak yang terus meningkat dan belanja negara akan dijaga secara disiplin, namun dengan prioritas sesuai dengan agenda nasional,” katanya. (wol/republilka/eko/d2)
