JAKARTA, Waspada.co.id – Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, menganggap bahwa trust atau kepercayaan terhadap pemerintah terus menurun. Anies menyebut contohnya dalam penegakan hukum dan penguatan demokrasi.
Calon presiden yang didukung oleh Nasdem, PKB, dan PKS ini mengatakan bahwa penguatan demokrasi seharusnya dilakukan saat ini. Hal ini karena kepercayaan merupakan kunci agar sistem demokrasi tetap terjaga.
“Kami melihat kepercayaan mengalami penurunan yang signifikan, terutama menjelang pemilu saat ini. Pembicaraan utama sekarang adalah tentang netralitas negara dan lembaga negara. Ini menunjukkan adanya masalah, adanya penurunan trust yang semakin buruk,” ujar Anies Baswedan dikutip dari viva.co.id, Jumat (1/12).
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menyoroti beberapa lembaga negara yang belakangan menjadi sorotan publik atas keputusannya, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Ia juga menyebut soal data KPU yang bocor, yang semuanya berpotensi menurunkan trust terhadap institusi pemerintahan.
Anies berkomitmen untuk mengembalikan kepercayaan publik pada lembaga-lembaga pemerintahan, memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM secara adil, serta memberantas segala bentuk praktik KKN. Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan anti nepotisme dan menjaga independensi lembaga penegak hukum.
Selain itu, Anies juga menyinggung model pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Menurutnya, ketimpangan yang terjadi di daerah-daerah disebabkan oleh kurangnya peran pemerintah pusat dalam pembangunan daerah.
“Kita perlu memberikan arahan dari pusat ke daerah agar program pemerintah pusat berjalan sejalan dengan program di daerah,” pungkasnya.
