Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta pada Kamis (7/12) untuk menyampaikan permintaan terkait pernyataan kader PSI, Ade Armando, mengenai politik dinasti.
Raja Juli menyatakan, “Saya meminta maaf kepada beliau atas keributan beberapa hari ini akibat ulah Ade Armando.” Sri Sultan menanggapi pemberitaan mengenai Ade Armando dan mengetahui bahwa Ade telah meminta maaf. Sultan menganggap masalah ini sudah selesai dan berpesan untuk tidak memperbesar masalah tersebut.
Sebelumnya, Ade Armando mengkritik para mahasiswa, terutama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada, yang melakukan protes terkait politik dinasti. Ade Armando menyebut bahwa BEM UI dan BEM UGM ironis karena sebenarnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerapkan politik dinasti.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menanggapi pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa keistimewaan DIY, termasuk dalam pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, dilindungi oleh konstitusi. Sultan juga menegaskan bahwa keistimewaan DIY telah diakui oleh undang-undang berdasarkan asal-usul dan sejarahnya.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep juga menanggapi pernyataan kontroversial dari salah satu kadernya itu. Kaesang bahkan mempersilakan Ade Armando untuk keluar dari PSI apabila tidak bisa mengikuti aturan konstitusi terkait Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Kaesang menyatakan bahwa partai PSI taat pada aturan konstitusi, khususnya terkait dengan DIY. Dia juga mempersilakan Ade Armando dan kader partai lainnya yang tidak bisa mengikuti Undang-Undang Dasar 1945 untuk keluar dari partai.
