Beberapa asosiasi desa bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mendorong agar Undang-Undang Nomor (UU) 6 Tahun 2014 tentang Desa segera disahkan.
Asosiasi tersebut terdiri dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), dan Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur (AKD Jatim).
Sekretaris Jenderal DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), Sentot Rudi menjelaskan, lintas asosiasi desa menemui presiden untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor (UU) 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Pagi ini, saya bersama rombongan dari aliansi lintas asosiasi kades, AKD Jatim, Papdesi, Apdesi, kita bertemu dengan Presiden terkait revisi UU Desa No 6 tahun 2014. Kita ingin menanyakan kepada beliau langsung terkait revisi UU tersebut,” kata Sentot di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/12).
Sentot mengaku bahwa dalam pertemuan itu tidak ada pembicaraan mengenai masalah politik. Dia memastikan bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk mengkoordinasikan pembahasan revisi UU Desa.
“Karena sudah masuk ke bulan Desember dan sebentar lagi memasuki masa reses, sehingga kita koordinasi dengan beliau tentang proses ini sudah berjalan.”
Menurutnya, revisi UU Desa tersebut sudah berada di DPR. Sentot berharap bahwa revisi UU Desa bisa segera dibahas setelah masa reses.
“Beliau menyampaikan bahwa UU sudah di gedung dewan, harapannya setelah masa reses bisa dibahas,” ujar Sentot. (wol/republika/man/d1)
