Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti mengkritisi kinerja Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto selama hampir 5 tahun ini. Menurutnya, kinerja Prabowo sebagai Menhan dan calon presiden (capres) nomor urut 2 tidak bisa dibanggakan.
Ikrar menyebutkan contoh kerja sama pertahanan Indonesia dengan Korea Selatan yang masih menghadapi utang yang belum diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Ia menyoroti bahwa kesepakatan kerja sama terkait kapal selam antara Indonesia dan Korea Selatan masih tersandera oleh utang yang jumlahnya mencapai beberapa triliun rupiah.
Ikrar juga menekankan pentingnya kualitas alutsista kapal selam, terutama setelah tragedi tenggelamnya kapal selam TNI AL Nanggala 402 di perairan Bali. Ia mempertanyakan apakah kerjasama pembuatan kapal selam dengan Korea Selatan telah memenuhi syarat dan layak untuk digunakan oleh TNI AL.
Selain itu, Ikrar juga mempertanyakan keputusan pembelian alutsista dari Korea Selatan, mengingat adanya negara lain yang memiliki teknologi kapal selam yang lebih canggih, seperti Jerman. Menurutnya, pembelian alutsista oleh Prabowo terkesan dilakukan tanpa pertimbangan yang matang.
Ia menilai bahwa Prabowo terlalu fokus untuk memenuhi konsep Minimum Essential Force (MEF) dengan cara membeli alutsista secara gegabah tanpa pertimbangan yang matang. Ikrar menyoroti bahwa pengiriman pesawat tempur dari Qatar juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Selain itu, Ikrar juga menyoroti bahwa pembelian alutsista oleh Prabowo seharusnya dipertimbangkan dengan lebih matang, mengingat adanya teknologi kapal selam yang lebih canggih dari negara lain. Ia menyatakan bahwa keputusan Prabowo dalam pembelian alutsista terkesan tidak dipertimbangkan dengan baik.
