JAKARTA, Waspada.co.id – Co-Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin), Sudirman Said, menilai pernyataan Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak terhadap paslon tertentu pada Pilpres 2024 adalah ucapan yang berbahaya. Dia menekankan, pentingnya norma dan etika seorang pemimpin negara.
“Kita ini seperti kehilangan sumber keteladanan baik, dan itu berbahaya untuk standar dalam bernegara. Kalau hal teknis kita bisa benerin dengan baik dan cepat, tapi kalau soal motal, etik, keteladanan, itu membutuhkan waktu lama,” kata Sudirman kepada wartawan di Rumah Koalisi Perubahan Jalan Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/1).
Sudirman menuturkan, jika pimpinan tertinggi mudah mengubah cara pandang dan sikap dari mulanya netral menjadi tidak netral, risikonya sangat besar karena yang rusak adalah norma dan etika. Mantan menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) periode pertama pemerintahan Jokowi itu menilai, presiden semestinya menjadi teladan terbaik.
“Memang mau tidak mau kan terlihat pak presiden condong pada satu calon. Kalau mau lebih terus terang putranya (cawapres nomor urut 3 Gibran Rakabuming Raka) ikut menjadi bagian dari kontestasi dan pasti arahnya ke sana. Itu juga menjadi contoh buruk dari praktik demokrasi,” kata Sudirman.
Menurut Sudirman, pernyataan Jokowi memang tidak bisa terlepas dari polemik melanggengnya Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Hal itu kaitannya dengan didobraknya konstitusi melalui Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak lain ipar Jokowi alias paman Gibran.
“Kalau saja bukan putranya, dan kalau saja putranya tidak ikut dengan cara-cara yang dipaksakan. Kalau saja, putranya masuk bukan dengan cara merubah Undang Undang, bukan dengan pertolongan pamannya segala macam barangkali memang publik bisa terima,” jelas Sudirman.
Dia menyebut, lantas ikhtiar itu terus diterobos oleh Jokowi. Menurut Sudirman, sehingga makin hari makin ada penurunan norma demi mencapai tujuan. “Tujuannya adalah untuk kepentingan keluarga,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan, seorang presiden juga diperbolehkan melakukan kampanye saat pemilu berlangsung. Selain itu, Jokowi menyebut seorang presiden juga boleh memihak pasangan calon tertentu.
“Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1). (wol/republika/mrz/d2)
