JAKARTA, Waspada.co.id – Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti sistem pekerja alih daya atau yang dikenal dengan outsourcing yang sering merugikan pihak pekerja. Dia menganggap bahwa sistem tersebut harus direvisi.
“Jadi kami melihat praktik ini bukan praktik yang patut diteruskan,” kata Anies dalam acara ‘Desak Slepet AMIN’ di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, (29/1).
Anies menjelaskan bahwa praktik outsourcing memerlukan lembaga yang bertugas melakukan pemantauan untuk memastikan setiap pekerja mendapatkan haknya secara menyeluruh.
“Kementerian atau lembaga lainnya secara khusus melakukan pemantauan atas praktik-praktik outsourcing ini untuk memastikan bahwa ada tunjangan, pemenuhan hak-haknya dengan baik, tidak bisa PHK semaunya, dan seluruh kewajiban perusahaan harus terlaksana,” tutur Anies.
Anies melanjutkan bahwa outsourcing harus menguntungkan dan menyeimbangkan manfaat antara perusahaan dan pekerja. Dia juga ingin melibatkan beberapa pihak untuk mendorong sistem tersebut menjadi lebih baik.
“Selanjutnya, kita ingin melibatkan serikat buruh, pakar lintas bidang, dan pengusaha untuk mengatur praktik outsourcing yang baik dan adil. Outsourcing bukan selalu bermasalah, namun outsourcing yang tidak adil, yang tidak memberikan manfaat yang setara bagi kedua belah pihak,” jelasnya. (wol/ann/pel/d2)
