Abangku Prabowo Subianto [cuplikan dari “Strategi Transformasi Nasional: Menuju Indonesia Emas 2045,” halaman 175-205, edisi softcover keempat] Di luar delapan Program Dampak Cepat, administrasi yang akan datang perlu memusatkan perhatian pada 17 target kinerja utama dengan program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. 17 target ini penting karena mereka mewakili batu loncatan dasar atau prasyarat mutlak untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah negara yang belajar dari sejarah. Kami sadar akan tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh). Kami adalah negara yang memilih untuk menghadapi tantangan kita dengan berani, membekali diri dengan kemampuan untuk mengatasinya. Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air Pangan, energi, dan air adalah kebutuhan dasar bagi kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dikejar dengan cepat dan teliti. Untuk pangan, inisiatif meliputi pengembangan program pengembangan lahan pertanian, khususnya untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Sebanyak 4 juta hektar tambahan lahan panen tanaman ditargetkan pada tahun 2029. Dengan peningkatan area panen ini, bila semua dianggap sebagai sawah padi, akan ada penambahan 20 juta ton gabah (dengan asumsi produktivitas 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (dengan asumsi hasil 50%). Di bidang energi, Indonesia berada di posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan biofuel penerbangan dari kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, dan pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti hidro, angin, laut, matahari, dan panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diimplementasikan. Sementara itu, pembangkit listrik mikrohidro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dipastikan melalui pengelolaan air yang tepat, membuatnya tersedia selama kemarau dan mencegah bencana selama musim hujan. Target Prioritas 2: Memperbaiki Sistem Penerimaan Negara Pemerintah berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan retribusi wajib untuk kebutuhan negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Komitmen ini menegaskan perlunya peningkatan signifikan pada kemampuan badan penerimaan negara, seiring dengan reformasi komprehensif dalam kebijakan dan sistem perpajakan, yang bertujuan untuk memperluas basis penerimaan negara. Dalam hal ini, negara akan mengambil langkah-langkah terobosan konkret untuk meningkatkan pengumpulan penerimaan dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara diharapkan dapat meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan perpajakan akan difokuskan pada penyempurnaan sistem penerimaan pajak dan non-pajak, memperluas basis pajak dan sumber penerimaan lain. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan peningkatan daya beli masyarakat. Target Prioritas 3: Memberantas Kemiskinan Kemiskinan bukan hanya sekadar kekurangan kekayaan tetapi juga cerminan dari akses yang terbatas terhadap manfaat pembangunan. Ini juga merupakan akar dari berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial, yang mengakibatkan generasi yang tidak mencapai potensinya. Oleh karena itu, memberantas kemiskinan harus menjadi pijakan kebijakan pemerintah. Tujuan yang krusial adalah membasmi kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir tahun 2029. Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba Penyalahgunaan narkoba adalah wabah sosial yang sangat merusak produktivitas individu dan kesejahteraan komunal. Strategi efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran dalam keluarga. Di saat yang bersamaan, pemerintah bertugas untuk menutup segala kesempatan penyelundupan narkoba. Target Prioritas 5: Memastikan Akses Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat Akses ke perawatan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi sangat penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berlangsung memerlukan peningkatan dan penguatan melalui ketersediaan obat secara luas. Meningkatkan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat adalah prioritas kunci bagi pemerintah. Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Digitalisasi Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan standar guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperluas akses ke pendidikan. Ini termasuk mendirikan dana abadi untuk pendidikan, pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), upaya budaya, dan LSM. Inovasi akan mengikuti perkembangan di bidang ini. Oleh karena itu, kami bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk penelitian dan inovasi dalam lima tahun mendatang. Kebijakan pemerintah yang memperkuat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta digitalisasi sangat penting untuk mendorong otonomi nasional. Target Prioritas 7: Melestarikan Seni Budaya, Mendorong Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Prestasi Olahraga Budaya adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan pelestariannya akan menjaga warisan berharga kita. Dengan mendirikan dana badan untuk seni budaya, pelestarian budaya kita akan berlanjut. Program-program yang ditujukan untuk pelestarian budaya, mendorong ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di panggung global. Pemberdayaan ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menciptakan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang substansial. Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak-Anak, dan Penyandang Disabilitas Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif memerlukan peran penting negara dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghapus diskriminasi gender dengan membela kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upayanya untuk memastikan anak-anak menerima perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, termasuk akses ke nutrisi yang tepat. Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional dan Memelihara Hubungan Internasional yang Kondusif Kemakmuran dan kehidupan damai dapat dicapai dalam sebuah negara yang stabil dan aman. Sebuah negara yang kuat dapat mencapai aspirasinya dan mendapatkan penghargaan dalam hubungan internasional yang pantas. Target Prioritas 10: Memastikan Konservasi Lingkungan Dalam upaya pengembangan dan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting untuk memastikan generasi masa depan dapat hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kami akan mempercepat komitmen kami terhadap target pembangunan berkelanjutan, termasuk pencapaian tujuan emisi gas rumah kaca Net Zero. Hal ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air melintasi berbagai produk dan meningkatkan pengelolaan secara berkelanjutan dari lahan, air, dan hutan. Selain itu, adopsi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan dikejar sesegera mungkin. Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani Swasembada pangan bergantung pada pencapaian produksi pangan dan produktivitas yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses komprehensif terhadap pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida sangat mempengaruhi produksi pangan dan produktivitas. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida ke petani. Di sisi lain, petani didorong untuk mengorganisir secara institusional untuk mengakses sumber daya produksi pertanian yang lebih kompetitif dan mendapatkan harga yang lebih baik untuk panen mereka, meningkatkan kemakmuran mereka. Target Prioritas 12: Memastikan Pembangunan Perumahan Berkualitas, Terjangkau, dan Bernilai Sanitasi Baik bagi Komunitas Pedesaan/Perkotaan yang Membutuhkan Akses ke perumahan yang layak dan terjangkau adalah hak dasar bagi setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan perumahan berkualitas, terjangkau, dengan sanitasi yang layak untuk mereka yang membutuhkan. Target untuk menjamin pembangunan dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta rumah dimulai pada tahun kedua. Di perkotaan, penting untuk memastikan pembangunan 500.000 rumah tapak dan 500.000 rumah vertikal (apartemen terjangkau) yang dikenal sebagai rusunami (apartemen bersubsidi yang dimiliki) dan rusunawa (apartemen bersubsidi yang disewakan). Dengan demikian, target untuk menjamin pembangunan/renovasi perumahan mencapai tiga juta unit hunian di seluruh negara. Target Prioritas 13: Melanjutkan Kesetaraan Ekonomi dan Memperkuat UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kota-Kota Inovatif, Khas, Independen Faktor kunci untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata dirasakan oleh semua segmen masyarakat. Memperluas skala ekonomi dan membangun kerangka kerja institusional untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan, adalah langkah-langkah penting dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata. Meningkatkan program seperti Kredit Usaha Pertanian, Kredit Usaha Ternak, Kredit Usaha Perikanan, Perkebunan…
Development Acceleration Strategy: Government Priority Programs
