JAKARTA, Waspada.co.id – Kepala Pusat Riset Politik BRIN Athiqah Nur Alami mempertimbangkan bahwa strategi Prabowo dalam menjalankan pemerintahan kemungkinan akan menggunakan strategi yang sama seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu tanpa adanya oposisi yang nyata dan kuat.
Hal tersebut disampaikan Athiqah dalam diskusi dengan tema “Quo Vadis Demokrasi Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” yang diselenggarakan di Jakarta, pada Senin (29/4).
“Akibat dari koalisi pemerintahan yang sangat besar dan kelemahan atau ketiadaan oposisi, maka proses check and balances yang seharusnya tidak akan terjadi dengan baik,” ujarnya.
Pernyataan tersebut tidaklah tanpa alasan, mengingat Prabowo Subianto sangat aktif dan gencar dalam membangun koalisi, tidak hanya dengan partai politik yang mendukungnya, tetapi juga dengan partai politik pendukung pasangan calon lain seperti Nasdem dan PKB.
Bahkan Nasdem dan PKB sudah menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo. Menurut Athiqah, koalisi pemerintahan yang besar berisiko menurunkan kualitas demokrasi. Hal tersebut mengancam kelangsungan dan masa depan demokrasi di Indonesia.
Pada 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
MK menolak sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Dengan adanya putusan MK tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebagai pemenang dari kontestasi Pemilu 2024 dan mereka ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2024 hingga 2029.
Peneliti Pusat Riset BRIN Lili Romli mengatakan bahwa jika oposisi lemah selama pemerintahan Prabowo, maka DPR akan menjadi tidak efektif. Banyak kebijakan yang dapat merugikan kepentingan rakyat dan lebih memihak pada kepentingan oligarki.
“Selama lima tahun pemerintahan Jokowi telah terbukti, ketika tidak ada oposisi yang signifikan. Jika hal yang sama terjadi setelah pelantikan pada 20 Oktober, dengan mayoritas partai politik bergabung, saya yakin DPR akan menjadi tidak efektif,” ucap Lili.
Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa harapan hanya diletakkan pada PDI Perjuangan dan PKS untuk tetap berdiri sebagai partai oposisi yang tidak tergoda.
