Jakarta, Waspada.co.id – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menilai bahwa proses dan sistem hukum yang terjadi saat ini merupakan tantangan dan pekerjaan rumah yang berat bagi bangsa ke depan.
Megawati Soekarnoputri melihat bahwa ada serangkaian peristiwa hukum di Tanah Air yang menghadirkan fenomena baru yaitu hukum vs hukum.
“Ikhtisar politik partai ke depan tidak akan mudah, dan juga tugas rumah yang berat untuk membangun sistem hukum yang adil,” ujar Megawati dalam pidato penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024).
Menurutnya, saat ini terjadi pertarungan antara hukum yang mengandung kebenaran dan keadilan dengan hukum yang dimanipulasi.
Megawati menjelaskan bahwa hukum yang dimanipulasi adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 yang mengubah syarat pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024.
Selain itu, Megawati juga merujuk pada lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak menjalankan hukum sesuai aturan.
Megawati juga menyoroti kasus lain seperti yang menimpa aktivis lingkungan di Pulau Karimunjawa, Daniel Frits Maurits Tangkilisan, yang dihukum penjara karena dianggap menyebarkan kebohongan.
Dalam pidatonya, Megawati juga menyerukan agar Daniel dibebaskan dan menegaskan bahwa hukum harus menciptakan rasa keadilan bagi rakyat.
Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ditutup dengan pidato dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
