Prabowo Subianto Djojohadikusumo akan dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI yang digelar di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 20 Oktober 2024. Sebelum pelantikan, Prabowo sudah mendampingi Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam agenda pemerintahan, termasuk peresmian Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 serta Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Nasional Capaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di The St. Regis Hotel Jakarta pada 18 Juli 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo kembali menekankan pentingnya percepatan pembangunan untuk masa depan bangsa.
Prabowo optimis dengan pertumbuhan ekonomi lebih dari 5%, bahkan mencapai 8% dengan kekayaan dan potensi Indonesia yang besar. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan efisiensi, tata kelola yang baik, kebijakan yang masuk akal, serta mitigasi terhadap berbagai masalah yang mungkin muncul.
Dalam konteks hulu minyak dan gas bumi (migas), Indonesia menghadapi berbagai tantangan terutama dalam produksi minyak bumi dan gas. Meskipun migas merupakan penopang anggaran negara, realisasi produksi migas masih di bawah target yang telah ditetapkan. Selain itu, belum adanya temuan lapangan minyak baru juga menjadi masalah dalam peningkatan produksi migas.
Prabowo, bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih, memiliki Asta Cita yang mencakup program kerja terkait dengan migas, seperti mengembalikan tata kelola migas, memperbaiki skema insentif, dan memperluas konversi BBM ke gas dan listrik. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan regulasi yang mumpuni.
Revisi UU Migas menjadi hal yang penting untuk memperbaiki tata kelola migas di Indonesia. Hingga saat ini, belum ada kejelasan terkait revisi tersebut, dan diharapkan pemerintahan Prabowo-Gibran dan DPR periode 2024-2029 dapat menuntaskan hal tersebut. Selain itu, menjamin investasi korporasi migas dan menciptakan kepastian bagi investor juga menjadi tantangan penting dalam mengembangkan sektor migas di Indonesia.
Sinergi antar kementerian dan lembaga terkait juga menjadi krusial dalam mengatasi berbagai tantangan dalam sektor migas. Dengan kerjasama yang baik, banyak target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah bisa tercapai, termasuk dalam peningkatan produksi minyak bumi dan gas di Indonesia.
