Dinamika Restrukturisasi Intelijen di BIN (Badan Intelijen Negara)
Ketika kita mendengar istilah intelijen, biasanya kita mengasosiasikannya dengan aktivitas yang dilakukan secara rahasia, senyap, dan penuh dengan kerahasiaan. Namun, secara umum, intelijen dapat diartikan sebagai proses pengumpulan informasi yang nantinya akan digunakan oleh para pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan. Menurut Carl dan Banccroft (1990), intelijen adalah produk dari proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan aktivitas domestik dan luar negeri. Sedangkan menurut Lowenthal (2008), intelijen adalah proses pengumpulan dan analisis informasi yang diminta tentang keamanan nasional yang selanjutnya akan diserahkan kepada pembuat kebijakan keamanan.
Dalam berbagai kajian tentang intelijen, terdapat beberapa fungsi penting intelijen, antara lain pengumpulan informasi dan data, analisis informasi dan data, kontra-intelijen untuk mencegah aktivitas intelijen oleh pihak lain, operasi khusus, dan manajemen intelijen dalam bentuk pengorganisasian, penyimpanan, dan penyebaran informasi intelijen yang biasanya dilakukan oleh organisasi intelijen. Berdasarkan fungsinya, intelijen dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori, seperti intelijen taktis, intelijen strategis, intelijen operasional, dan intelijen domestik maupun luar negeri.
Di Indonesia, Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 telah memberikan dampak pada perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek politik dan pemerintahan, termasuk pada aspek intelijen. Sebelum reformasi, kegiatan intelijen sering dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan alat penguasa untuk mempertahankan kekuasaan politik. Namun, dengan berjalannya reformasi, tuntutan untuk melakukan reformasi pada tubuh intelijen negara semakin kuat. Hal penting yang dihasilkan dari upaya tersebut adalah Undang-Undang (UU) No 17 Tahun 2011 tentang Badan Intelijen Negara (BIN).
Sejarah dan perkembangan intelijen di Indonesia bisa dibagi menjadi tiga periode, yaitu era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada era Orde Lama, fungsi intelijen lebih difokuskan pada intelijen tempur dan intelijen teritorial untuk menghadapi gejolak pasca kemerdekaan. Pada masa itu terbentuk Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI) dan kemudian Badan Intelijen Pusat. Selama era Orde Baru di bawah Soeharto, terjadi militerisasi lembaga intelijen untuk mengendalikan ketertiban dan keamanan, dengan terbentuknya empat lembaga intelijen. Reformasi pada tahun 1998 mendorong reformasi struktural di Indonesia, termasuk dalam sektor keamanan dan intelijen.
Pembentukan UU tentang BIN memiliki tujuan untuk membuat BIN menjadi lembaga yang kredibel dan mampu menjawab berbagai tantangan keamanan ke depan. Namun, setelah UU tersebut disahkan, masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi oleh BIN. Tantangan tersebut meliputi kompleksitas ancaman dan kebutuhan akan restrukturisasi BIN itu sendiri.
Intelijen memiliki peran penting dalam membangun sistem peringatan dini untuk menanggulangi potensi ancaman terutama terhadap keamanan nasional. BIN diharapkan dapat beradaptasi dan mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam lanskap keamanan internasional. Ancaman terorisme, radikalisme, kejahatan siber, konflik sosial, separatisme, serta campur tangan asing menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh BIN.
Restrukturisasi kelembagaan intelijen, terutama BIN, menjadi sebuah wacana yang penting untuk memastikan optimalisasi fungsi lembaga intelijen. Penguatan koordinasi, peningkatan akuntabilitas, modernisasi teknologi dan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas personel merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses restrukturisasi. Pembenahan pada Badan Intelijen Daerah juga menjadi penting untuk memastikan efektivitas sistem deteksi dini di tingkat daerah.
Dengan melakukan restrukturisasi pada BIN, diharapkan lembaga intelijen ini dapat mampu memberikan respons yang cepat dan efektif terhadap berbagai ancaman keamanan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Yudha Kurniawan dosen Universitas Indonesia
Sumber: https://news.detik.com/kolom/d-7501181/restrukturisasi-badan-intelijen-negara
