MEDAN, Waspada.co.id – Aliansi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara (AKBAR Sumut) mengadakan aksi damai di depan Kantor DRPD Sumut, Jumat (23/8).
Salah satu pembicara mengatakan bahwa aksi ini dipicu oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada dan rencana revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI.
“DPR sekarang tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai perwakilan rakyat daerah, tetapi malah mengambil langkah untuk kepentingan beberapa pihak. Sekali lagi, harus diingatkan bahwa tugas mereka di sana bukan sebagai perwakilan partai,” tegasnya.
Pembicara perempuan tersebut juga menegaskan bahwa tidak ada lembaga yang seharusnya melanggar konstitusi di dalam negara ini, termasuk DPR, Mahkamah Agung, penyelenggara pemilu, dan lembaga pemerintah lainnya.
“Harus menghormati putusan MK yang mengikat dan final,” katanya.
Kami menuntut agar DPR membatalkan revisi UU Pilkada dan mematuhi putusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024.
“Sumatera Utara menolak politik dinasti,” tegasnya diikuti oleh puluhan massa yang melakukan aksi. (wol/ryp/d1)
Editor AGUS UTAMA
