JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan mengubah pola penyaluran anggaran subsidi BBM menjadi bantuan tunai langsung. Langkah ini dipilih karena mekanisme subsidi yang berjalan selama ini dinilai belum tepat sasaran dan belum benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Subsidi Energi Dinilai Perlu Dibersihkan Datanya
Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah, mengatakan pemerintahan Prabowo akan melanjutkan sekaligus menyempurnakan kebijakan yang sudah berjalan saat ini. Salah satu fokusnya adalah pembenahan penyaluran subsidi energi, termasuk BBM, listrik, dan gas elpiji, yang nilainya disebut mencapai Rp540 triliun.
Menurut Burhanuddin, persoalan utama bukan semata besarnya anggaran, melainkan ketepatan penerima. Ia menilai masih ada masyarakat tidak mampu yang justru belum merasakan manfaat subsidi, sementara sebagian penerima lain tidak masuk dalam kategori yang seharusnya dibantu.
Dari Subsidi ke Bantuan Tunai
Karena itu, pemerintahan Prabowo disebut akan memperbaiki basis data penerima terlebih dahulu sebelum mengubah skema bantuan. Setelah data diperbarui, dana yang selama ini terserap untuk subsidi energi akan diarahkan menjadi bantuan tunai langsung bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
Burhanuddin menegaskan, perubahan ini diharapkan membuat anggaran negara bekerja lebih efektif dan efisien. Dengan skema yang lebih tepat sasaran, dana publik tidak hanya habis untuk menutup biaya subsidi, tetapi juga bisa dipindahkan ke program lain yang dinilai lebih produktif.
Diarahkan ke Program yang Lebih Produktif
Ia juga menyebut, pengalihan anggaran dari subsidi ke program yang mendorong aktivitas ekonomi dianggap penting agar belanja negara memberi dampak lebih luas. Dalam pandangan tim Prabowo, kebijakan seperti ini bukan sekadar soal penghematan, melainkan penataan ulang agar manfaat anggaran lebih terasa bagi kelompok bawah dan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dengan rencana tersebut, isu subsidi BBM kembali menjadi perhatian publik, terutama karena menyangkut beban fiskal negara sekaligus ketepatan distribusi bantuan kepada masyarakat.
