Pemerintah dan DPR RI diminta segera menyelesaikan pembahasan ongkos haji karena Presiden Prabowo berencana menurunkan ongkos haji di tahun depan. Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, menekankan pentingnya agar ongkos haji tidak memberatkan jamaah namun tetap memberikan pelayanan yang maksimal. Menurutnya, kualitas pelayanan haji di Indonesia masih jauh di bawah standar dibanding negara lain, dan tantangan di tahun depan semakin sulit dengan harapan Prabowo untuk menurunkan ongkos haji sambil meningkatkan kualitas pelayanan. Ketua Komisi VII juga menyampaikan bahwa BPKH memiliki keterbatasan dana, sehingga pembahasan ongkos haji menjadi semakin kompleks dengan banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, nilai tukar rupiah, ongkos pesawat, harga avtur, dan kebutuhan teknis di Saudi serta biaya-biaya administrasi sebelum keberangkatan. Selain itu, akan ada perbedaan pandangan di internal Kementerian Agama yang harus diatasi. Proses penurunan ongkos haji dan peningkatan pelayanan akan menjadi ujian bagi pihak terkait, karena harus memperhatikan banyak faktor yang berpotensi memengaruhi keberhasilan program tersebut.
“Polemik Kenaikan Ongkos Haji: Solusi Mendesak”
