Proyek pembangunan jalan tol di Indonesia menjadi perhatian Anggota Komisi VII DPR RI. Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan untuk menghentikan sementara proyek pembangunan jalan tol, seperti tol Puncak, tol Kulonprogo-Cilacap, dan ruas sirip tol Trans Sumatera. Menurut Bambang Haryo, pembangunan jalan tol belum maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena minimnya penggunaan jalan tol oleh transportasi publik massal dan logistik massal. Tarif tol yang tinggi membuat transportasi publik dan logistik masih lebih memilih jalan non tol, seperti jalan nasional atau provinsi.
Jumlah pengguna jalan tol yang sangat rendah dibanding jalan reguler juga menjadi perhatian Bambang Haryo. Tarif tol yang mahal membuat masyarakat tidak memanfaatkan jalan tol secara maksimal. Hal ini menimbulkan kebutuhan perawatan jalan nasional dan provinsi yang masih banyak yang rusak di beberapa daerah. Bambang Haryo menegaskan bahwa pembangunan jalan tol harus diimbangi dengan perawatan dan perbaikan jalan non tol agar masyarakat dapat merasakan jalan yang lebar, layak, dan tidak berbayar seperti negara lain di Asia Tenggara.
Perbandingan panjang jalan tol dan jalan non tol antara Indonesia dan Malaysia juga menjadi perhatian Bambang Haryo. Jumlah jalan tol di Indonesia sudah banyak namun panjangnya masih jauh dari jalan non tol. Sementara di Malaysia, panjang jalan tol lebih banyak dibanding jalan non tol dengan standar keselamatan yang sama. Oleh karena itu, Bambang Haryo mendorong Pemerintah untuk memperbanyak perawatan, perbaikan, dan penyempurnaan jalan non tol guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui pengurangan biaya transportasi.
