Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas percepatan pembangunan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (IKN). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Konsep ‘ibu kota politik’ menjadi fokus utama dengan penyelesaian konstruksi fasilitas pemerintah termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif, sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata kelola yang mencerminkan demokrasi.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo dan stafnya juga membahas sumber pendanaan proyek yang melibatkan APBN dan sumber non-APBN melalui kerja sama dengan sektor swasta. Harapan pemerintah adalah bahwa sektor swasta dapat berkontribusi secara positif dan terintegrasi dalam pembangunan IKN. Kepala Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa pemerintah telah menginvestasikan Rp89 triliun dari anggaran negara untuk infrastruktur penting seperti jalan tol, menara tempat tinggal, sistem air minum, sanitasi, waduk, dan fasilitas lainnya selama tahap awal pembangunan.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi seperti Menteri Pekerjaan Umum, Menteri PUPR, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Otoritas IKN. Dengan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta, diharapkan proyek pembangunan IKN dapat terus berjalan lancar dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Indonesia ke depan.