Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memaparkan sejumlah prestasi dan kebijakan strategis di sektor perumahan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Bapak Sirait melaporkan progres pembangunan di Ibukota Negara Kepulauan (IKN) dan Kemayoran, serta kebijakan pro-rakyat di sektor perumahan. Pembangunan 27 menara dan beberapa rumah di IKN telah selesai dan akan segera diresmikan, termasuk juga kemajuan pembangunan di Desa Atlet Kemayoran. Dalam waktu dekat, 3 menara di Kemayoran akan diresmikan, diikuti oleh 7 menara pada bulan April, dengan proposal untuk Presiden meresmikan 10 menara pada akhir April.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya memberikan prioritas utama kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam kebijakan perumahan. Bapak Prabowo menginstruksikan penyewaan termurah untuk MBR, diikuti oleh ASN, dan baru kemudian komersial, dengan tujuan kebijakan yang pro-rakyat. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bersama dengan kementerian lain, telah merancang kebijakan konkret untuk membantu MBR, termasuk penghapusan Biaya Persetujuan Bangunan (PBG) atau IMB untuk keluarga berpenghasilan rendah. Proses yang sebelumnya memakan waktu 45 hari, sekarang telah dipersingkat menjadi 10 hari, bahkan hanya menit dalam beberapa daerah.
Maruarar juga mengumumkan penghapusan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk MBR dengan pendapatan di bawah Rp8 juta per bulan. Kebijakan ini hanya berlaku untuk MBR dengan kriteria pendapatan di bawah 8 juta, guna mendorong kebijakan pro-rakyat, terutama bagi kalangan kecil. Penekanan pada kebijakan pro-rakyat dan upaya menyederhanakan proses-proses penting dalam sektor perumahan menjadi fokus utama dalam arahan Pemerintah.
