Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pengelolaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan dengan hati-hati dan terukur. Hal ini sebagai upaya untuk terus memperhatikan outlook defisit APBN, likuiditas pemerintah, dinamika pasar keuangan, serta kesenjangan antara biaya utang dan risikonya. Realisasi pembiayaan utang pada APBN 2024 mencapai Rp556,6 triliun atau 85,9% dari target. Pembiayaan utang tersebut berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp450,7 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp105,8 triliun. Di sisi lain, pembiayaan non-utang terealisasi sebesar minus Rp3,4 triliun, sehingga total realisasi pembiayaan anggaran 2024 mencapai Rp553,2 triliun atau 105,8% dari APBN. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam mengelola pembiayaan utang dan mendukung operasi moneter. Selain itu, APBN hingga akhir tahun 2024 berusaha keras untuk meredam gejolak demi melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Pendapatan negara tumbuh sebesar 2,1% (year on year/yoy), belanja negara tumbuh 7,3% (yoy), keseimbangan primer negatif namun bergerak menuju positif, dan defisit anggaran terkendali dalam batas aman. Realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp2.842,5 triliun, dengan penerimaan perpajakan mencapai 96,7% dari target APBN dan penerimaan negara bukan pajak mencapai 117,8% dari target APBN. Kinerja positif ini didukung oleh aktivitas ekonomi, reformasi perpajakan, optimalisasi pengelolaan SDA, kontribusi BUMN, serta inovasi layanan K/L dan kinerja BLU yang membaik. Realisasi belanja negara mencapai 100,8% dari APBN, dengan belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.486,7 triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp863,5 triliun.
“Sri Mulyani: Manajemen Utang dan APBD Harus Hati-Hati”
