Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, mengambil langkah penting dengan memimpin Dewan Pertahanan Nasional untuk pertama kalinya di Istana Kepresidenan Bogor. Dalam pertemuan ini, Prabowo menegaskan bahwa pertahanan nasional merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara, terutama dalam melindungi rakyat sesuai Konstitusi 1945. Beliau menjelaskan bahwa tujuan utama Konstitusi adalah untuk melindungi bangsa dan rakyat Indonesia. Prabowo juga menyampaikan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 telah memberi mandat kepada Dewan Pertahanan Nasional, namun baru sekarang mandat tersebut diwujudkan melalui Peraturan Presiden No. 202 Tahun 2024.
Sementara itu, Ketua Harian Dewan Pertahanan, Sjafrie Sjamsoedin, melaporkan kepada Prabowo bahwa Dewan tersebut dapat memberikan proposal kebijakan pertahanan nasional selama 5 tahun kepada Presiden. Untuk memastikan operasionalisasi Dewan Pertahanan berjalan lancar, proses finalisasi struktur organisasi dan prosedur kerja sedang dilakukan dengan melibatkan tiga wakil yaitu Wakil Geostrategi, Wakil Geopolitik, dan Wakil Geoeconomic beserta sekretariat untuk mendukung kerja Dewan. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat pertahanan nasional sesuai dengan amanah Undang-Undang yang telah diberikan. Menyusul peran Dewan Pertahanan yang akan berperan dalam merumuskan kebijakan strategis, diharapkan akan meningkatkan keamanan dan kedaulatan negara secara keseluruhan.
