Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah merespons skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, ditemukan dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping.
Kepala Biro Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Beliau menyatakan bahwa tindakan keras terhadap korupsi tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di berbagai level, termasuk di BUMN.
Selain proses hukum, pemerintah juga mendorong Pertamina, baik di level induk maupun anak perusahaan, untuk melakukan reformasi tata kelola perusahaan setelah skandal ini. Langkah ini diharapkan akan menguatkan posisi Pertamina dan meningkatkan profesionalisme perusahaan tersebut.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menegaskan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus penipuan bahan bakar ini. Beliau secara tegas menyatakan komitmennya untuk melakukan reformasi di sektor migas negara sambil tetap mengutamakan kepentingan publik.
Pertamina dianggap sebagai aset nasional dan kekuatan ekonomi utama Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintah memberikan dukungan agar Pertamina dapat membersihkan operasinya dan menjadi perusahaan yang lebih kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus berusaha untuk membersihkan, menegakkan aturan, dan memastikan bahwa kepentingan rakyat selalu menjadi prioritas utama.
