Dinamika reformasi intelijen di Indonesia terus menjadi sorotan utama, khususnya dalam hal tata kelola dan mekanisme pengawasan. Dua aspek yang menjadi perhatian dalam reformasi ini adalah manajemen sumber daya manusia dan efektivitas sistem pengawasan.
Diskusi terbaru yang dilaksanakan di Universitas Bakrie, Jakarta, menyoroti urgensi dari pengawasan yang lebih akuntabel terhadap lembaga intelijen, terutama Badan Intelijen Negara (BIN). Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, menekankan perlunya pemikiran baru dalam model pengawasan intelijen yang lebih independen dan akuntabel.
“Reformasi intelijen Indonesia membutuhkan pemikiran baru terkait pengawasan agar dapat lebih transparan dan akuntabel,” ujar Aditya dalam diskusi bertema Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen.
Selain itu, penting juga bahwa keberadaan Reformasi Intelijen Indonesia harus dipertegas. Ini mencakup perlunya pengawasan yang efektif dari lembaga intelijen dan peningkatan kontrol yang jelas.
Sama seperti Aditya, Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, juga menekankan bahwa pengawasan terhadap lembaga intelijen harus tetap fokus pada prinsip akuntabilitas. Reformasi Intelijen Indonesia tidak akan sukses tanpa mekanisme kontrol yang kuat dan jelas.
“Prinsip akuntabilitas harus diutamakan dalam pengawasan lembaga intelijen demi kontrol yang efektif,” jelas Rizal.
Untuk mendukung sistem reformasi intelijen, kehadiran kelompok pengawas yang independen dan memiliki kewenangan penyidikan sangat diperlukan.
Selain itu, adaptasi kelembagaan BIN juga menjadi bagian penting dari reformasi intelijen. Dalam diskusi yang sama, Mayjen TNI (Purn) Rodon Pedrason menilai bahwa BIN telah mengalami perkembangan signifikan dengan menambahkan kedeputian baru termasuk siber dan komunikasi serta informasi.
Meskipun demikian, keterbukaan intelijen harus tetap seimbang dengan prinsip dasar kerahasiaan operasionalnya. Keterbukaan yang berlebihan bisa membahayakan kerahasiaan dan keamanan nasional.
Untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks, Indonesia perlu mengembangkan teknologi domestik yang mandiri dalam sistem intelijen. Kepala Kantor Internasional FISIP UI, Yamora, menegaskan perlunya upaya konkret dalam menghadapi ancaman siber seperti disinformasi dan manipulasi data.
Dalam membangun sistem intelijen yang profesional, transparan dan adaptif, partisipasi aktif dari berbagai pihak seperti pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil sangat diperlukan. Kegiatan diskusi dan pemikiran yang terus berlangsung akan membawa Reformasi Intelijen Indonesia ke arah yang lebih baik dan responsif terhadap dinamika keamanan nasional.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan Tata Kelola Dan Urgensi Pengawasan Yang Lebih Transparan
Sumber: Dinamika Reformasi Dan Tata Kelola Intelijen: Perlunya Model Pengawasan Yang Memadai
