Reformasi Intelijen Indonesia: Upaya Memperkuat Tata Kelola dan Pengawasan
Reformasi Intelijen Indonesia memiliki dua tantangan utama yang harus diatasi, yaitu pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan. Aditya Batara Gunawan, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, menyampaikan hal ini dalam diskusi tentang “Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen” di Kampus Universitas Bakrie, Rasuna Said, Jakarta.
Reformasi Intelijen Indonesia memfokuskan pada pengelolaan sumber daya manusia. Peningkatan profesionalisme dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi menjadi kunci untuk menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks. Menurut Mayjen TNI (Purn) Dr. Rodon Pedrason, Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara periode 2017-2020, lembaga intelijen perlu menjadi lebih akademis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Penambahan kedeputian baru seperti siber serta komunikasi dan informasi di Badan Intelijen Negara (BIN) juga menjadi langkah yang positif untuk menghadapi tantangan tersebut.
Penguatan teknologi intelijen dengan menggunakan produk dalam negeri juga penting dalam reformasi intelijen Indonesia. Menurut Diyauddin, Analis Utama Maha Data Lab 45, ketergantungan pada teknologi asing dapat membawa risiko. Oleh karena itu, pengembangan teknologi intelijen yang mandiri dan sesuai dengan kebutuhan nasional harus menjadi prioritas.
Reformasi Intelijen Indonesia harus terus beradaptasi dan meningkatkan profesionalisme di tengah tantangan global dan domestik yang semakin rumit. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, mekanisme pengawasan yang transparan, serta penguatan teknologi intelijen dalam negeri adalah langkah yang strategis untuk memastikan keamanan dan kedaulatan negara.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan Dalam Tata Kelola Dan Pengawasan
Sumber: Dinamika Reformasi Dan Tata Kelola Intelijen, Ini Tantangannya
