Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dengan tegas menegaskan bahwa kuota impor untuk komoditas atau bahan baku harus adil dan tidak boleh hanya menguntungkan beberapa perusahaan besar. Dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta, Prabowo menyatakan keberatannya terhadap penunjukan perusahaan tertentu untuk mengimpor bahan tersebut dan menyatakan bahwa hal tersebut tidak masuk akal.
Prabowo telah memerintahkan pejabat pemerintah untuk menghapus mekanisme kuota impor yang dapat menghambat neraca perdagangan negara. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap kekhawatiran yang diungkapkan oleh Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat setelah diberlakukannya tarif timbal balik selama kepemimpinan Donald Trump.
Shinta Kamdani, Ketua Apindo, mengungkapkan bahwa mereka berusaha menjalin keseimbangan dalam hubungan perdagangan dengan AS dan bahwa AS ingin mengurangi defisit perdagangan dengan Indonesia. Apindo telah bertemu dengan mitra mereka di AS untuk memahami situasi dan mendiskusikan impor komoditas seperti kapas dan jagung.
Kamdani juga menekankan pentingnya agar impor tersebut langsung dikirim ke industri tanpa melalui pihak ketiga, karena hal tersebut dianggap dapat mengatasi akar permasalahan yang ada. Presiden Prabowo Subianto memberikan komitmen untuk memastikan bahwa kebijakan impor yang diambil akan menguntungkan semua pihak dan tidak hanya segelintir perusahaan besar.
