Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menilai ada satu hambatan klasik yang masih membayangi percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Air: ketergantungan BUMN pada penyertaan modal negara atau PMN. Di forum International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Prabowo menegaskan bahwa pola seperti itu membuat badan usaha pelat merah tidak cukup gesit untuk mengejar kebutuhan pembangunan yang terus bergerak cepat.
Prabowo Dorong Skema yang Lebih Lincah
Menurut Prabowo, BUMN tetap memegang peran penting dalam pembangunan nasional. Namun, jika terlalu sering menunggu suntikan dana dari Menteri Keuangan, ruang geraknya bisa menjadi terbatas. Ia menilai proyek infrastruktur membutuhkan mekanisme yang lebih efisien, modern, dan tidak tersendat oleh proses pendanaan yang terlalu panjang.
Dalam pandangannya, sektor swasta memiliki kelebihan yang sulit diabaikan, terutama dalam hal kecepatan eksekusi dan pengelolaan proyek. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memberi porsi lebih besar kepada perusahaan swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar ikut ambil bagian dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Swasta Dinilai Bisa Percepat Pembangunan
Prabowo juga menyoroti pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ia menilai investor hanya akan datang jika melihat adanya kepastian, bukan sekadar komitmen di atas kertas. Baik pelaku usaha nasional maupun investor asing, menurut dia, perlu melihat Indonesia sebagai tempat yang menjanjikan untuk menanam modal dan mengerjakan proyek jangka panjang.
Karena itu, ia menekankan bahwa kerja sama pemerintah dan swasta harus dirancang lebih terbuka dan lebih efisien. Dalam kerangka seperti ini, negara tidak cukup hanya hadir sebagai pemberi izin atau pemilik saham, melainkan juga harus ikut terlibat secara nyata dalam mendorong keberhasilan proyek.
Danantara Disiapkan untuk Perkuat Kemitraan
Di tengah dorongan tersebut, pemerintah telah membentuk lembaga investasi Danantara untuk mendukung proyek-proyek strategis, termasuk infrastruktur. Prabowo menyebut lembaga ini sebagai salah satu instrumen yang bisa memperkuat kolaborasi antara negara dan dunia usaha.
Ia menegaskan bahwa model kemitraan yang diinginkan pemerintah harus memberi rasa aman bagi investor. Dengan kepastian yang jelas, menurut Prabowo, modal asing maupun domestik tidak akan ragu masuk dan ikut menopang pembangunan nasional. Baginya, kemajuan negara tidak bisa hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, tetapi harus ditopang oleh kolaborasi yang cepat, efisien, dan memberi hasil nyata bagi publik.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
