Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menaruh sorotan besar pada sektor pangan saat berbicara di Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) 2025. Di hadapan peserta forum, ia menyampaikan bahwa serangkaian pembenahan regulasi dan langkah antikorupsi mulai memberi dampak nyata, terutama pada produksi beras dan jagung yang disebutnya melonjak hingga 50 persen dalam tujuh bulan pemerintahannya.
Reformasi Aturan Dorong Produksi Pangan
Prabowo menegaskan, percepatan itu tidak datang begitu saja. Menurut dia, deregulasi dan perapihan birokrasi membuat kerja sektor pangan lebih efisien. Aturan yang lebih sederhana, ditambah pengawasan yang lebih ketat, dinilai membuka ruang bagi produksi untuk bergerak lebih cepat dibanding sebelumnya. Dalam pandangannya, pembenahan tata kelola menjadi kunci agar hasil di lapangan benar-benar terasa.
Ia juga menggarisbawahi bahwa capaian tersebut bukan hanya soal angka produksi. Lonjakan itu, kata Prabowo, menunjukkan bahwa perubahan kebijakan bisa langsung berdampak pada ketahanan pangan nasional jika dijalankan dengan disiplin dan pengawasan yang kuat.
Cadangan Beras Capai 4,4 Juta Ton
Salah satu data yang paling disorot Prabowo adalah cadangan beras nasional yang mencapai 4,4 juta ton. Angka itu disebut sebagai yang tertinggi dan menjadi sinyal penting menuju swasembada pangan. Pemerintah memandang capaian tersebut sebagai modal strategis untuk menjaga ketersediaan pangan di tengah kebutuhan domestik yang terus meningkat.
Di sisi lain, pencapaian itu juga diposisikan sebagai bukti bahwa reformasi di sektor pangan tidak berhenti pada wacana. Bagi pemerintah, cadangan yang besar memberi ruang lebih aman dalam menghadapi tekanan pasokan maupun gejolak kebutuhan masyarakat.
Swasembada, Energi, dan Pendidikan Jadi Agenda Utama
Dalam forum yang sama, Prabowo menyebut swasembada pangan sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya. Selain itu, ia juga menempatkan swasembada energi, peningkatan kualitas pendidikan, dan percepatan industrialisasi sebagai agenda yang harus berjalan bersamaan. Menurutnya, pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata.
Prabowo menekankan bahwa negara harus tetap hadir agar hasil pertumbuhan tidak hanya dinikmati segelintir kelompok. Ia menilai intervensi pemerintah dibutuhkan untuk memastikan kemakmuran lebih merata, terutama saat negara masih berhadapan dengan persoalan kemiskinan dan kelaparan.
Indonesia Ingin Perkuat Posisi di Dunia
Selain membahas agenda dalam negeri, Prabowo juga mengaitkan langkah Indonesia dengan posisi di kancah global. Ia menyinggung keanggotaan Indonesia dalam BRICS serta kemitraan strategis dengan New Development Bank sebagai peluang untuk memperluas kerja sama ekonomi dan memperkuat pengaruh Indonesia di tingkat internasional.
Dengan pendekatan yang menurutnya menggabungkan kekuatan pasar dan peran aktif negara, Prabowo menilai Indonesia bisa melangkah lebih jauh tanpa kehilangan tujuan utama: pertumbuhan yang diikuti pemerataan kesejahteraan.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
