Solusi Efisiensi Keuangan DPRD Pangandaran: Puasa Anggaran
DPRD Kabupaten Pangandaran tengah mendorong cara yang lebih disiplin dalam mengelola keuangan daerah di tengah tekanan fiskal yang dinilai tidak ringan. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan bahwa situasi saat ini menuntut langkah penghematan yang benar-benar terasa, bukan sekadar rapi di laporan. Menurut dia, pemerintah daerah harus berani menahan belanja yang tidak mendesak agar anggaran bisa diarahkan ke kebutuhan yang paling berdampak bagi warga.
“Puasa Anggaran” sebagai Sikap Tahan Diri
Asep menggambarkan kondisi yang dihadapi Pangandaran sebagai masa “puasa anggaran”. Istilah itu ia pakai untuk menekankan bahwa daerah perlu lebih ketat dan berhati-hati dalam membelanjakan uang publik. Dalam pandangannya, penghematan ekstrem bukan berarti berhenti bergerak, melainkan memilih mana program yang benar-benar penting dan mana yang bisa ditunda.
Ia menilai, pada fase seperti ini, pemerintah daerah tidak perlu terpaku pada kegiatan seremonial atau proyek yang hanya tampak besar di permukaan. Fokusnya justru harus bergeser ke program yang hasilnya cepat dirasakan masyarakat dan memberi manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari.
Perawatan Jalan Jadi Prioritas yang Mendesak
Di tengah keterbatasan fiskal, Asep menyoroti pentingnya mengarahkan anggaran ke sektor yang mendukung aktivitas warga. Salah satu yang ia tekankan adalah perawatan jalan. Menurutnya, infrastruktur dasar seperti ini tidak boleh diabaikan karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi.
Ia menyebut beberapa titik yang perlu perhatian, termasuk kawasan Batuhiu dan Karangtirta. Kerusakan jalan di wilayah itu, menurut Asep, perlu segera ditangani, terlebih jika dipengaruhi penggunaan alat berat dengan kapasitas berlebihan. Jika dibiarkan, kondisi seperti ini berpotensi memperburuk kerusakan dan pada akhirnya justru menambah beban anggaran di kemudian hari.
Belanja Harus Kecil, tetapi Tepat Sasaran
DPRD Pangandaran menilai pembangunan tidak selalu harus besar untuk memberi dampak. Dalam situasi keuangan yang ketat, program yang sederhana tetapi tepat guna justru lebih dibutuhkan. Asep menegaskan bahwa setiap rupiah belanja daerah harus memiliki nilai manfaat yang jelas, terutama untuk menjaga fungsi infrastruktur dan memperlancar pergerakan warga.
Dengan pola seperti itu, pemerintah daerah diharapkan tetap bisa menjaga pelayanan publik tanpa memaksakan belanja yang tidak prioritas. Bagi DPRD, efisiensi bukan sekadar soal mengurangi pengeluaran, melainkan memastikan anggaran benar-benar bekerja untuk kebutuhan yang paling dekat dengan masyarakat Pangandaran.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
