Prabowo Dorong Sekolah Rakyat sebagai Jalan Memutus Rantai Kemiskinan
Pemerintah resmi membuka tahun akademik 2025/2026 untuk program Sekolah Rakyat pada 13 Juli 2025. Masa orientasi siswa dimulai pada Senin, 14 Juli. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini kini diposisikan sebagai salah satu langkah paling nyata untuk menembus lingkaran kemiskinan yang selama ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan yang sepenuhnya ditopang negara.
Pendidikan Dijadikan Senjata Utama Lawan Kemiskinan
Senior Expert Staff di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), Adita Irawati, menyebut Sekolah Rakyat sebagai wujud langsung dari prioritas Asta Cita keempat Presiden Prabowo. Menurut dia, pemerintah melihat pendidikan bukan sekadar hak dasar, melainkan instrumen paling kuat untuk menghentikan kemiskinan agar tidak terus menjadi warisan keluarga.
“Sekolah Rakyat adalah implementasi langsung dari prioritas Asta Cita keempat Presiden. Presiden Prabowo percaya bahwa pendidikan adalah alat yang paling kuat untuk memutus mata rantai kemiskinan. Kemiskinan tidak boleh menjadi warisan,” kata Adita pada Minggu, 13 Juli.
Berbasis Asrama, Seluruh Kebutuhan Ditanggung Negara
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama penuh pembiayaan untuk anak-anak dari rumah tangga miskin dan miskin ekstrem. Dalam skema ini, negara menanggung seluruh kebutuhan dasar siswa, mulai dari pendidikan, tempat tinggal, makanan, hingga perlengkapan sekolah.
Adita menjelaskan, banyak keluarga yang masuk kelompok ekonomi terbawah berdasarkan Data Sosial Ekonomi Nasional Terpadu Indonesia (DTSEN) milik Badan Pusat Statistik (BPS) masih sulit mengakses pendidikan berkualitas karena persoalan biaya. Karena itu, Sekolah Rakyat ditempatkan sebagai jembatan agar anak-anak dari keluarga rentan tidak tertinggal sejak awal.
Menjawab Kesenjangan yang Masih Lebar
Data BPS per September 2024 menunjukkan 24,06 juta orang, atau 8,57 persen penduduk Indonesia, masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dari jumlah itu, 3,17 juta orang masuk kategori miskin ekstrem. Kondisi tersebut berdampak langsung pada akses terhadap layanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak.
Kesenjangan juga tampak jelas dalam partisipasi pendidikan. Berdasarkan data BPS 2024, angka partisipasi kasar pendidikan menengah atas pada rumah tangga berpendapatan terendah hanya 74,45 persen. Sementara itu, pada kelompok pendapatan tertinggi angkanya mencapai 97,37 persen.
Kelompok usia 16–18 tahun tercatat memiliki tingkat tidak sekolah tertinggi, yakni 19,2 persen. Sekitar 730.703 lulusan sekolah menengah pertama tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, dan 76 persen di antaranya menyebut kesulitan ekonomi sebagai penyebab utama. Ada pula 8,7 persen anak yang terpaksa bekerja atau menghadapi tekanan keluarga sehingga pendidikan mereka terhenti.
Disiapkan Bukan Hanya untuk Lulus, tapi untuk Bertahan Hidup
Selain membuka akses belajar, Sekolah Rakyat juga diarahkan untuk membekali siswa dengan keterampilan hidup sesuai bakat dan potensi masing-masing. Tujuannya bukan semata-mata membuat mereka tamat sekolah, melainkan memberi bekal agar bisa bekerja, mengembangkan usaha, dan memperbaiki kondisi keluarga serta lingkungan sekitarnya.
Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2022 juga menunjukkan tantangan yang sama, dengan angka putus sekolah 1,12 persen di tingkat SMP dan 1,19 persen di tingkat SMA. Pemerintah berharap Sekolah Rakyat bisa menjadi jawaban atas persoalan yang selama ini membuat anak-anak dari keluarga miskin sulit menembus pendidikan yang layak.
Adita menegaskan, Presiden Prabowo telah meminta para menterinya menjalankan program ini dengan presisi, integritas, dan hasil yang benar-benar terasa. Bagi pemerintah, Sekolah Rakyat bukan sekadar program sosial, melainkan investasi sumber daya manusia untuk menyiapkan generasi muda yang kelak ikut menopang Visi Indonesia Emas 2045.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
