Pada tanggal 28 Juli 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) akan merekrut pekerja untuk Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari individu yang berada dalam tingkat kemiskinan ekstrem dan umum (desil 1 dan 2), sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk mempromosikan penyerapan tenaga kerja lokal.
Menurut Redy Hendra Gunawan, Staf Khusus Badan Gizi Nasional, setidaknya 30% dari 47 personil di setiap SPPG akan berasal dari rumah tangga kurang mampu. “Hal ini mengikuti arahan Presiden, yang menekankan bahwa Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus berkontribusi pada generasi lapangan kerja. Dengan kebijakan ini, BGN berharap dapat secara signifikan mendukung penyerapan tenaga kerja, terutama bagi keluarga di desil ekonomi terendah,” ujar Redy di Jakarta pada hari Senin (28 Juli).
Redy juga menyatakan bahwa hingga saat ini, total 2.378 unit SPPG telah didirikan, bekerja sama dengan 6.076 lembaga ekonomi lokal yang menjadi pemasok. Termasuk di dalamnya adalah koperasi, badan usaha milik desa (BUMDes/BUMDesma), dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Saat ini, 93.572 anggota masyarakat lokal terlibat sebagai relawan dalam program SPPG,” ungkap Redy.
Hingga saat ini, Program MBG telah mencapai 7.444.238 penerima manfaat di seluruh negeri. Pembagian penerima manfaat berdasarkan kategori adalah sebagai berikut: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-Kanak (TK)/Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA): 433.480, Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI): 3.074.451, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs): 1.991.877, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK)/Madrasah Aliyah (MA/MAK): 1.624.041, Santri: 34.741, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sekolah Luar Biasa (SLB): 13.059, Seminari: 795, Ibu Hamil: 33.103, Ibu Menyusui: 56.909, Balita: 176.926, dan Siswa Sekolah Rakyat: 4.856
Untuk mempercepat program, Redy mengumumkan bahwa BGN akan meluncurkan 2.401 unit SPPG tambahan dalam 10 hari ke depan, sehingga total unit operasional menjadi 4.788. “Ini berarti dalam 10 hari ke depan, BGN akan melayani sekitar 15 juta penerima manfaat di seluruh negeri,” tutup Redy.
