Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mulai menunjukkan bahwa manfaatnya tidak berhenti pada pemenuhan gizi untuk siswa, ibu hamil, dan balita. Di balik distribusi makanan, program ini juga memunculkan efek ekonomi yang cukup besar: lapangan kerja baru terbuka, anggaran terserap lebih cepat, dan aktivitas di tingkat lokal ikut bergerak.
94.000 Pekerja Terserap dalam Tujuh Bulan
Dalam tujuh bulan pelaksanaan, MBG telah menciptakan pekerjaan langsung bagi 94.000 orang yang tersebar di 2.391 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Kenaikan jumlah tenaga kerja berlangsung cepat seiring bertambahnya unit layanan yang beroperasi.
Data yang dipaparkan menunjukkan lonjakan bertahap: dari 7.000 pekerja pada Januari, naik menjadi 68.000 pada April, kemudian 72.000 pada akhir Juni, sebelum menembus 94.000 pada akhir Juli.
Serapan Anggaran Ikut Menguat
Percepatan ekspansi SPPG juga beriringan dengan meningkatnya penyerapan anggaran. Pada fase awal, yakni Januari hingga April, realisasi dana berada di kisaran Rp1–2 triliun. Angka itu kemudian naik menjadi Rp4,4 triliun pada awal Juni, lalu mencapai Rp5,1 triliun pada akhir semester I 2025.
Jumlah tersebut setara dengan 7,1 persen dari total anggaran program MBG yang mencapai Rp71 triliun. Artinya, semakin banyak unit layanan berdiri, semakin besar pula dana yang bergerak ke lapangan.
Target Baru dan Rekrutmen dari Kelompok Rentan
Menurut Fithra Faisal, Penasehat Senior di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), MBG memberi dampak nyata pada ekonomi riil, terutama lewat pembukaan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
“Inisiatif ini membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal,” ujar Fithra di Jakarta, Kamis (31 Juli).
Ia menilai, gelombang penciptaan kerja akan makin cepat pada paruh kedua tahun ini seiring percepatan penyaluran anggaran. Bagi pemerintah, semakin banyak SPPG dibangun dan semakin besar jumlah penerima manfaat, maka semakin tinggi pula penyerapan fiskal dan peluang kerja yang muncul.
Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan pada Agustus, MBG akan menjangkau 20 juta penerima manfaat melalui 8.000 unit SPPG yang beroperasi. Dengan skala itu, penyerapan anggaran diperkirakan menembus Rp8 triliun.
BGN juga menyiapkan skema rekrutmen yang memberi ruang lebih besar bagi keluarga miskin ekstrem dan kelompok berpenghasilan rendah, khususnya desil 1 dan 2. Dari rata-rata 47 anggota staf di setiap SPPG, minimal 30 persen akan direkrut dari rumah tangga rentan. Fithra menyebut kebijakan ini bukan hanya memperkuat operasional dapur layanan, tetapi juga menjadi cara langsung untuk membantu menekan kemiskinan ekstrem.
“Kebijakan ini memperkuat kapasitas operasional program, terutama dalam logistik dan manajemen, sambil secara bersamaan memberdayakan komunitas berpenghasilan rendah,” pungkasnya.
Source link
