Prabowo Subianto mengirim sinyal keras kepada pelaku usaha besar di sektor pangan: tidak ada ruang bagi pihak yang merasa kebal aturan, terutama ketika menyangkut beras, kebutuhan pokok yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
Presiden Indonesia itu menegaskan bahwa penggilingan beras skala besar tidak bisa lagi bergerak bebas tanpa pengawasan yang ketat. Menurut Prabowo, aktivitas bisnis di sektor pangan harus tunduk pada kepentingan rakyat, bukan semata-mata mengejar keuntungan. Dalam pandangannya, beras bukan komoditas biasa, melainkan urusan strategis yang tidak boleh dikuasai sepihak.
Negara Harus Pegang Kendali atas Pangan
Prabowo menekankan bahwa sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus tetap berada dalam kendali negara, sebagaimana amanat para pendiri bangsa. Ia menolak logika bahwa kekuatan modal bisa berdiri di atas hukum. Selama dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kata Prabowo, tidak ada pihak yang dapat bertindak sesuka hati, termasuk para pengusaha paling kaya sekalipun.
Ia juga menyebut pemerintah akan menggunakan sepenuhnya kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi 1945 dan Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Langkah itu, menurutnya, diperlukan agar negara tetap memegang kendali atas komoditas yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan jutaan warga.
Izin Khusus untuk Penggilingan Beras Besar
Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa penggilingan beras skala besar wajib mengantongi izin khusus dari pemerintah. Aturan ini diarahkan untuk memastikan pasokan beras tetap tersedia, kualitasnya terjaga, dan harganya tetap bisa dijangkau masyarakat.
Ia menilai tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan tekanan di pasar untuk meraih untung berlebihan. Bila ada pihak besar yang tidak mau tunduk pada ketentuan tersebut, Prabowo meminta mereka mencari sektor usaha lain dan tidak ikut campur dalam urusan kebutuhan pokok rakyat.
Sinyal Pengetatan terhadap Pemain Besar
Pernyataan Prabowo ini memperlihatkan arah kebijakan yang lebih keras terhadap dominasi pelaku usaha besar di sektor pangan. Pesannya jelas: negara tidak akan membiarkan kepentingan publik dikalahkan oleh kepentingan bisnis, terutama ketika menyangkut beras yang menjadi kebutuhan harian masyarakat.
Dengan nada tegas, Prabowo menempatkan isu pangan sebagai wilayah yang harus dijaga ketat oleh pemerintah. Dalam pandangannya, penggilingan beras besar bukan hanya soal industri, tetapi juga soal tanggung jawab negara untuk memastikan rakyat tidak dirugikan oleh permainan pasar.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
