Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan langkah pemerintah menghapus tantiem di BUMN yang merugi bukan sekadar kebijakan simbolik. Menurutnya, keputusan itu diambil setelah ditemukan praktik pemberian bonus keuntungan yang dinilai tidak masuk akal kepada direksi maupun komisaris. Prabowo bahkan menyebut penggunaan istilah asing seperti tantiem kerap dipakai untuk mengaburkan makna sebenarnya dari pembayaran tersebut.
Prabowo Soroti Bonus yang Dinilai Tak Wajar
Dalam penjelasannya, Prabowo menyoroti adanya komisaris BUMN yang hanya rapat sebulan sekali, tetapi tetap menerima tantiem hingga Rp 40 miliar per tahun. Ia menilai kondisi seperti itu tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan perusahaan negara yang sehat. Karena itu, ia menegaskan direksi BUMN tidak layak menerima tantiem bila perusahaan dalam keadaan rugi. Bagi Prabowo, keuntungan yang dibagikan harus benar-benar berasal dari kinerja yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komisaris Dipangkas, Efisiensi Jadi Sasaran
Selain menghapus tantiem pada BUMN yang merugi, Prabowo juga memerintahkan pemangkasan jumlah komisaris yang dianggap terlalu gemuk. Langkah ini diarahkan untuk mendorong efisiensi dan memastikan setiap rupiah uang negara dipakai secara tepat. Ia menekankan bahwa BUMN tidak boleh menjadi tempat pemborosan, melainkan harus dikelola dengan disiplin agar manfaatnya kembali ke publik.
Uang Negara Harus Punya Dampak Nyata
Prabowo menegaskan tujuan akhir dari kebijakan tersebut adalah agar belanja negara benar-benar memberi hasil yang bisa dirasakan masyarakat. Ia menyebut dana negara seharusnya mendorong penciptaan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan begitu, pengelolaan BUMN tidak berhenti pada angka laba semata, tetapi juga pada manfaat langsung bagi rakyat.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
