Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan baik menerima aspirasi dari adik-adik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan berbagai organisasi kemahasiswaan. Mereka telah merespons aspirasi tersebut dan telah mengirimkannya kepada pemerintah untuk dipertimbangkan. Kontak juga telah dilakukan dengan Menteri Sekretaris Negara untuk persiapan penerimaan di hari berikutnya. Beberapa aspirasi yang disampaikan juga termasuk dalam 17 + 8 yang akan dievaluasi oleh anggota DPR.
Rapat evaluasi akan segera dilakukan oleh pimpinan fraksi DPR untuk mencapai kesepakatan bersama. Surat juga telah dikirim oleh pimpinan DPR kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk memastikan anggota yang dinonaktifkan tetap memiliki akses ke fasilitas keanggotaan. Pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset juga akan dijadwalkan setelah selesai dengan pembahasan KUHAP.
Partisipasi publik terus dibuka mengenai Undang-Undang KUHAP, tetapi evaluasi ini akan memiliki batas waktu agar pembahasan mengenai Undang-Undang Perampasan Aset dapat segera dimulai. Evaluasi DPR dan reolusi akan dipimpin oleh Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, untuk memperbaiki kinerja DPR menjadi lebih transparan. Seluruh anggota DPR berkomitmen untuk belajar dari pengalaman masa lalu demi meningkatkan kualitas lembaga bersama-sama.
