Setelah audiensi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan sejumlah organisasi kemahasiswaan, pimpinan DPR RI berusaha menunjukkan bahwa suara mahasiswa tidak berhenti sebagai catatan rapat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, aspirasi yang disampaikan sudah diterima, diteruskan kepada pemerintah, dan kini masuk ke tahap tindak lanjut yang lebih konkret. Ia menyebut komunikasi dengan pihak pemerintah telah dilakukan, termasuk dengan Menteri Sekretaris Negara, untuk menyiapkan pertemuan lanjutan pada hari berikutnya.
Aspirasi Mahasiswa Masuk Jalur Pembahasan DPR
Dasco menjelaskan, sejumlah masukan dari mahasiswa juga beririsan dengan agenda 17 + 8 yang akan dievaluasi oleh DPR. Karena itu, pimpinan dewan berencana menggelar rapat bersama para pimpinan fraksi agar langkah yang diambil tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurut dia, pembahasan ini penting bukan hanya untuk menampung isi tuntutan, tetapi juga untuk menyamakan sikap politik di internal parlemen.
Ia menilai proses tersebut menjadi bagian dari upaya DPR merespons tekanan publik dengan lebih terbuka dan terukur. Dalam pandangannya, yang perlu dibenahi bukan hanya materi aspirasi yang masuk, melainkan juga cara kerja lembaga agar lebih mudah diawasi masyarakat. Di sisi lain, pimpinan DPR juga telah mengirim surat ke Sekretariat Jenderal DPR untuk memastikan anggota yang dinonaktifkan tetap memperoleh fasilitas keanggotaan sesuai ketentuan yang berlaku.
RUU Perampasan Aset Menunggu Urutan Pembahasan
Di luar evaluasi internal, Dasco turut menyinggung agenda legislasi yang juga menjadi sorotan publik, yakni Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Ia menyebut pembahasan aturan itu akan dijadwalkan setelah DPR menuntaskan pembahasan KUHAP. Meski begitu, ia menegaskan ruang partisipasi publik dalam pembahasan KUHAP tetap dibuka, sehingga masyarakat masih bisa memberi masukan selama proses berlangsung.
DPR, kata Dasco, juga menetapkan batas waktu evaluasi agar agenda menuju pembahasan RUU Perampasan Aset tidak berjalan tanpa kepastian. Dengan pola itu, dewan ingin menjaga agar pembahasan legislasi tetap bergerak, tetapi tidak mengabaikan suara publik yang selama ini mendorong percepatan pengesahan aturan tersebut.
Evaluasi Internal Dipimpin Puan Maharani
Dasco menambahkan, pembenahan dan evaluasi internal DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Langkah ini diarahkan untuk mendorong parlemen bekerja lebih transparan dan lebih peka terhadap kritik. Ia juga berharap seluruh anggota DPR menjadikan situasi yang terjadi sebagai bahan pembelajaran bersama, bukan sekadar respons sesaat terhadap gelombang aspirasi yang masuk.
Dengan rangkaian langkah itu, DPR kini berada dalam fase yang tidak hanya dituntut mendengar, tetapi juga menunjukkan apakah aspirasi mahasiswa benar-benar diubah menjadi keputusan dan mekanisme kerja yang lebih jelas.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
