Penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera belakangan ini kembali menjadi sorotan nasional, terutama terkait perdebatan penetapan status bencana nasional. Banyak kalangan, mulai dari anggota legislatif hingga pemerhati kebencanaan, mengajukan pendapat masing-masing tentang perlu tidaknya langkah tersebut segera diambil.
Pihak-pihak seperti anggota DPD dan DPR mendesak Presiden agar mempercepat keputusan penetapan status bencana nasional untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mereka meyakini bahwa status tersebut dapat mempercepat proses penanganan dan memperluas jangkauan bantuan. Namun, sejumlah pakar dan pengamat mengingatkan pemerintah agar bertindak proporsional dan tidak gegabah, memperhitungkan dampak teknis dan administratif yang dapat muncul jika keputusan tersebut diambil secara terburu-buru.
Pada sisi lain, urgensi penanganan bencana tidak hanya bergantung pada status nasional maupun daerah. Guru Besar Fakultas Geografi UGM, Prof Djati Mardiatno, menekankan pentingnya skema penetapan berjenjang dalam menghadapi bencana. Menurutnya, daerah yang masih mampu menangani situasi sebaiknya tetap diberi ruang dan kepercayaan untuk bertindak sebagai garda terdepan, sesuai mekanisme yang diatur oleh undang-undang.
Ia menegaskan bahwa penarikkan kewenangan langsung ke pemerintah pusat dapat mengurangi inisiatif dan kemampuan daerah yang telah terbiasa menangani bencana secara mandiri. Status kebencanaan sebaiknya diberikan secara bertingkat, dimulai dari level kabupaten atau kota, lalu naik ke provinsi, dan terakhir ke pusat jika kondisi daerah memang tak mampu lagi menanganinya.
Ketika membahas soal anggaran, Prof Djati dan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sepakat bahwa kebutuhan pembiayaan tak sepenuhnya tergantung pada status bencana nasional. Melalui Dana Siap Pakai (DSP) yang tersedia dalam anggaran BNPB, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk segera mengalokasikan dana kapan pun dibutuhkan tanpa harus menunggu status tertentu. Hal ini juga telah dijamin dalam UU No. 24 Tahun 2007 serta diperkuat dengan berbagai peraturan turunan.
Dalam pernyataan resminya saat meninjau kondisi di Lanud Halim Perdanakusuma, Prasetyo Hadi menyebut bahwa dana sekitar 500 miliar rupiah telah siap dicairkan. Menteri Kordinator PMK, Pratikno, menambahkan bahwa Presiden telah menginstruksikan supaya penanganan bencana di Sumatera menjadi prioritas nasional, memastikan dukungan penuh dari anggaran dan logistik negara.
Aspek keamanan turut menjadi pertimbangan utama. Jika status bencana nasional ditetapkan, memungkinkan masuknya bantuan asing yang belum tentu sesuai kebutuhan maupun kepentingan nasional. Sejumlah literatur akademik dari Julian Junk hingga Alpaslan Ozerdem menyoroti risiko intervensi asing yang bisa muncul di tengah bantuan kemanusiaan, sebagaimana terlihat dalam beberapa kasus internasional seperti Topan Nargis di Myanmar.
Indonesia, melalui penegasan pejabat negara, memilih untuk tidak membuka pintu bagi bantuan asing sekalipun ada tawaran dari negara-negara sahabat. Pemerintah percaya, penanganan cepat dan terorganisasi justru efektif dilakukan oleh institusi dalam negeri seperti BNPB, TNI, Polri, serta partisipasi aktif kelompok masyarakat.
Kontribusi masyarakat dalam merespons bencana di Indonesia terbukti signifikan. Banyak yang bergerak spontan mengumpulkan bantuan, mendistribusikan logistik, hingga membentuk tim relawan—semua itu sudah menjadi tradisi kuat tanpa perlu menunggu status bencana nasional. Penghargaan layak diberikan kepada solidaritas dan rasa gotong royong yang terus tertanam di tengah masyarakat korban.
Terakhir, penting untuk dicatat bahwa isu status bencana nasional sebaiknya tidak dipolitisasi secara berlebihan. Yang lebih utama adalah bagaimana meningkatkan sistem koordinasi penanganan bencana supaya semua pemangku kepentingan—pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat—bisa berperan optimal, baik dengan penetapan status nasional maupun tanpa itu. Sebuah sistem penanganan yang sinergis akan menjadi pondasi kokoh menghadapi berbagai bencana di masa depan.
Sumber: Status Kebencanaan Tak Halangi Penanganan Banjir Dan Longsor Di Pulau Sumatera
Sumber: Status Kebencanaan Tidak Menghalangi Penanganan Bencana Di Pulau Sumatera
