Pada tanggal 23 hingga 24 Oktober 2025, Universitas Indonesia menjadi tuan rumah konferensi mahasiswa pascasarjana Hubungan Internasional bertaraf internasional, yakni International Postgraduate Student Conference (IPGSC). Pada kesempatan ini, Dr. Sulistyo, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hadir sebagai pembicara utama dan menyoroti pentingnya ruang siber sebagai ranah strategis masa kini yang berbeda dengan ruang fisik yang selama ini dikenal. Dalam paparannya, beliau menekankan bahwa ruang siber bersifat lintas batas negara, tidak memiliki yurisdiksi tunggal, dan dikelola oleh berbagai pihak yang tersebar di seluruh dunia.
Ciri khas ruang siber yang tidak mengenal batas geografis menjadikan dunia digital sebagai tantangan besar bagi sistem keamanan tradisional yang biasa mengandalkan teritori. Sulistyo menegaskan bahwa dinamika dalam ruang siber berkontribusi langsung terhadap ketidakstabilan maupun ancaman internasional secara nyata. “Dalam dunia maya, batas negara menjadi kabur bahkan hilang sama sekali. Siapa pun dari mana pun bisa melancarkan serangan, dan siapa saja dapat menjadi sasaran,” jelasnya.
Ketika serangan siber dapat terjadi hanya dalam hitungan detik dan menerobos infrastruktur penting lintas negara, diplomasi, dan penegakan aturan hukum menjadi jauh lebih rumit. Tidak adanya pembatas wilayah fisik menantang negara-negara untuk melindungi kedaulatan mereka di tengah dominasi aktor-aktor non-negara, termasuk kelompok peretas yang bertindak atas nama pribadi atau negara tertentu. Dalam dunia ini, keterbukaan dan mudahnya pergerakan data membuat negara semakin sulit menentukan siapa pelaku sejati serangan siber dan bagaimana meresponsnya.
Sulistyo juga menyoroti perubahan paradigma ancaman keamanan nasional dan internasional di era digital. Ia menyebut bahwa perang kini bisa dilakukan tanpa tentara dan tanpa senjata fisik. Dampak dari perang siber bisa terasa pada ekonomi, perpolitikan, dan stabilitas suatu kawasan, meski tak ada pelanggaran wilayah nyata. Dalam situasi persaingan kekuatan global, ruang siber pun telah menjadi panggung utama perebutan dominasi, terutama antara negara-negara yang berlomba mengembangkan teknologi canggih seperti AI, komputasi kuantum, dan jaringan telekomunikasi terbaru.
Di tengah situasi siber yang penuh risiko ini, Indonesia terus memperkuat peran diplomasi dan mengedepankan kolaborasi internasional. Indonesia menekankan pentingnya tata kelola ruang siber yang inklusif, adil, dan tidak semata-mata menjadi alat persaingan antara negara-negara besar. Melalui diplomasi aktif di berbagai forum, termasuk ASEAN dan PBB, Indonesia mendorong terciptanya norma dan aturan perilaku negara dalam ruang maya, memperluas kerja sama penanganan insiden lintas negara, serta membangun mekanisme saling percaya antarnegara.
Menurut Dr. Sulistyo, penguatan ketahanan siber menjadi fondasi utama bagi Indonesia menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Ia memaparkan tiga pilar penting untuk memperkuat keamanan digital bangsa. Pertama adalah peningkatan infrastruktur dan sistem pertahanan siber nasional untuk menghadapi serangan yang semakin canggih. Kedua, perluasan kerja sama dengan berbagai negara dan institusi internasional, karena keamanan siber tidak bisa dijaga sebuah negara sendirian. Ketiga, pengembangan talenta siber nasional melalui pelatihan dan pendidikan berkualitas agar Indonesia mampu bersaing di kancah global.
Ia menutup pidatonya dengan menegaskan bahwa ruang siber telah menghubungkan keamanan satu negara dengan keamanan negara lain, sehingga solidaritas serta kolaborasi global menjadi mutlak dan tak terhindarkan. Dengan begitu, tantangan borderless cyberspace justru menjadi momentum untuk memperkuat persatuan internasional serta ketahanan nasional berbasis teknologi.
Sumber: Ruang Siber Yang Borderless Mengubah Peta Keamanan Internasional, Ini Sikap Indonesia
Sumber: Ruang Siber Yang Borderless Dan Implikasinya Bagi Keamanan Internasional: Perspektif Indonesia
