Di tengah kemajuan pembangunan desa yang terus digalakkan pemerintah, dua laporan penting baru-baru ini menunjukkan dinamika yang menarik tentang kondisi desa-desa di Indonesia. Laporan Statistik Potensi Desa (Podes) 2025 versi BPS mempertegas adanya kemajuan signifikan dalam hal kapasitas kelembagaan desa dan peningkatan infrastruktur pendukung. Pada saat yang sama, data dari Kementerian Desa lewat KepMendes PDTT Nomor 343 Tahun 2025 juga menunjukkan peningkatan jumlah desa yang naik kelas menjadi desa maju dan mandiri.
Kedua data ini, walaupun tampak membawa narasi positif, justru menggarisbawahi permasalahan mendasar: perubahan administrasi desa belum sepenuhnya selaras dengan perbaikan ekonomi masyarakat setempat.
Tantangan Ekonomi: Pertumbuhan Status Desa yang Tak Seiring dengan Kemajuan Ekonomi
Indonesia masih sangat identik dengan kehidupan dan struktur wilayah perdesaan yang luas. Jumlah desa dan kelurahan mencapai lebih dari 84 ribu, sebagaimana tercatat dalam Podes 2025. Jumlah desa yang berstatus mandiri kini sudah 20.503, melampaui seperempat total desa yang ada. Sementara itu, 23.579 desa dikategorikan maju, dan sisanya tersebar pada kategori berkembang, tertinggal, hingga sangat tertinggal.
Komposisi tersebut membuktikan dua hal: sebagian besar desa berhasil meloncat keluar dari ketertinggalan, namun masih menghadapi soal serius di bidang perekonomian. Infrastruktur dasar dan akses dana desa memang mengalami peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir, tetapi ketergantungan desa pada sektor pertanian tetap sangat tinggi, dengan lebih dari 67 ribu desa mengandalkan sektor ini sebagai pencaharian utama.
Sebagian besar ekonomi desa masih terjebak pada pola penjualan hasil pertanian mentah, dengan minimnya nilai tambah yang dihasilkan di tingkat lokal. Meski kini ada lebih dari 25 ribu desa yang telah mengembangkan produk unggulan, integrasi ke pasar nasional belum optimal dan cenderung stagnan.
Fasilitas pembiayaan dan akses telekomunikasi sebenarnya sudah mulai menyebar, terlihat dari 63 ribu desa yang telah terakses layanan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan jaringan digital. Akan tetapi, kualitas dan pemerataan fasilitas tersebut masih banyak menemui hambatan, terutama di desa terpencil yang sulit dijangkau.
Ketimpangan antara kota dan desa tetap menjadi isu besar. Angka kemiskinan di desa bisa mencapai hampir dua kali lipat dibandingkan kota, sekitar 11 persen. Tidak hanya jumlah, tingkat keparahan kemiskinan juga lebih berat di wilayah perdesaan, memperlihatkan kerentanan ekonomi di sana secara lebih nyata.
Jelas bahwa geliat pembangunan fisik belum serta-merta diikuti oleh transformasi sosial-ekonomi yang sepadan di desa. Persoalan terbesar saat ini ada pada struktur ekonomi desa yang lemah, rendahnya produktivitas, dan belum tingginya daya saing usaha kecil setempat. Maka, pendekatan pengembangan desa harus semakin terfokus pada penguatan ekonomi dan kapasitas pengelolaan sumber daya lokal.
Koperasi Desa: Pilar Integrasi Ekonomi dan Penguatan Komunitas
Salah satu solusi yang kini dianggap relevan adalah penguatan koperasi desa. Hasil studi dari World Bank menyebutkan peran vital koperasi dalam pembangunan ekonomi negara berkembang, khususnya karena koperasi menawarkan kepemilikan atas usaha secara bersama dan memperluas akses pada sumber permodalan serta layanan ekonomi lokal. Di desa, koperasi juga mendorong solidaritas ekonomi, yang krusial bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan koperasi, petani dapat memperkuat posisi tawar, lebih mudah mendapat teknologi, dan terhubung dengan pasar lebih besar. Selain itu, tata kelola berbasis partisipatif membuat koperasi lebih responsif terhadap kebutuhan nyata warga desa.
Dalam konteks inilah, gagasan Koperasi Desa Merah Putih mengemuka sebagai kebijakan pemerintah agar fragmentasi ekonomi desa dapat dikonsolidasikan. Usaha-usaha kecil yang tersebar di desa butuh satu jembatan kolektif, dan koperasi bisa menjadi alat penghubung kekuatan ekonomi desa yang selama ini terpecah.
Namun, keberhasilan program koperasi ini sangat bergantung pada desain implementasinya. Laporan CELIOS menyebutkan, kesalahan umum pada program serupa sebelumnya yaitu pendekatan top-down yang kurang menyesuaikan kebutuhan unik setiap desa. Sementara kapasitas usaha dan kelembagaan ekonomi desa masih lemah, maka dibutuhkan intervensi yang kontekstual serta tepat sasaran agar program benar-benar berjalan.
Percepatan Pelaksanaan: Kolaborasi Antarsektor untuk Desa Mandiri Ekonomi
Pemerintah menegaskan agar kebijakan koperasi desa segera diimplementasikan. Dalam pernyataan Wamenhan Donny Ermawan Taufanto, program harus mulai operasional paling lambat Agustus 2026, dengan percepatan pada perekrutan serta pelatihan sumber daya manusia yang kelak menjalankan koperasi tersebut.
Peran institusi negara lain seperti TNI dinilai sangat strategis dalam rangka mempercepat realisasi program. Keunggulan jaringan teritorial TNI yang menjangkau hingga pelosok desa membuat proses pelaksanaan di lapangan bisa lebih efektif. Menteri Koperasi Ferry Juliantono bahkan menyoroti efisiensi waktu dan biaya jika ada sinergi antara TNI dengan program koperasi, sebagaimana diungkapnya dalam podcast Kompas TV pada November 2025.
Target peluncuran Koperasi Merah Putih pada bulan Agustus 2026 tidak hanya butuh percepatan, tetapi juga koordinasi lintas sektor yang solid. Instruksi Presiden mengenai program ini merupakan dasar koordinasi agar langkah percepatan tidak justru menghadirkan masalah baru di kemudian hari.
Tantangan terbesar dalam pengembangan koperasi desa adalah memastikan bahwa akselerasi pelaksanaan dilakukan berbasis kebutuhan dan potensi lokal, sehingga manfaatnya nyata serta efektif mengurangi ketimpangan desa dan kota. Dengan tata kelola partisipatif, program koperasi bisa jadi energi utama untuk membangun ekonomi desa yang lebih kuat dan mandiri.
Sumber: Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Penting Perkuat Ekonomi Desa Di Tengah Kenaikan Status Mandiri
Sumber: Desa Makin Mandiri Di Data, Tapi Ketergantungan Ekonomi Masih Tantangan: Saatnya Koperasi Dipercepat
