Kunjungan luar negeri yang kerap dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan masyarakat luas. Aktivitas bertemu para pemimpin negara, menghadiri pertemuan internasional, serta menjalankan diplomasi bilateral kerap menghiasi pemberitaan nasional.
Sebagian publik masih menilai langkah Presiden sering ke mancanegara sebagai bentuk kebijakan yang belum jelas hasilnya. Pertanyaan seperti “Seberapa penting sih kunjungan luar negeri itu?” atau “Apa dampaknya ke rakyat?” berulang kali ditemukan di media sosial.
Sikap skeptis masyarakat cukup dapat dimaklumi sebab diplomasi memang tidak selalu menghasilkan dampak instan yang mudah diukur layaknya proyek fisik atau program bantuan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Namun di tengah ketidakpastian global, diplomasi saat ini justru menjadi pondasi strategis bagi posisi Indonesia.
Dalam perjalanan pemerintahannya, Presiden Prabowo telah melakukan puluhan lawatan luar negeri yang menunjukkan upaya Indonesia tampil sebagai pemain aktif di kancah internasional. Keterlibatan intensif ini merupakan respons penting terhadap dinamika global yang terus bergerak.
Topik diplomasi Indonesia ini turut diulas dalam forum IR Youth Talks yang diprakarasai Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Kampus Universitas Indonesia, Depok.
Dalam diskusi tersebut, Anggy Pasaribu, seorang jurnalis yang juga pendiri Story of Anggy, menggarisbawahi masih adanya gap antara aktivitas diplomasi elite dan pemahaman publik. Rakyat melihat pemerintah sering tampil di forum dunia, namun banyak yang belum memahami konteks strategis serta urgensinya.
Anggy menjelaskan bahwa iklim dunia sekarang diwarnai oleh ketegangan antarnegara besar seperti AS dan Tiongkok yang semakin tajam, konflik Rusia-Ukraina yang menyeret berbagai negara, serta krisis di Timur Tengah yang berimbas pada ekonomi.
Situasi tersebut pada akhirnya berpengaruh nyata pada kehidupan masyarakat Indonesia dalam bentuk harga energi yang naik turun, supply chain yang terganggu, hingga masalah ketahanan ekonomi dan peluang kerja.
Dalam kesempatan lain, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menerangkan bahwa globalisasi hari ini tidak lepas dari fragmentasi geopolitik yang semakin membesar. Negara seperti Indonesia harus cermat dalam membaca situasi dan memperluas jaringan kerjasama agar tetap relevan serta terlindungi dari risiko eksternal.
Menurut Aloysius, strategi Indonesia tetap bebas-aktif namun fleksibel. Dalam ilmu hubungan internasional, pola ini disebut sebagai hedging, artinya Indonesia menjaga hubungan ke seluruh blok kekuatan, tanpa berpihak sepenuhnya pada salah satu kubu.
Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, menyebut, strategi tersebut kini berkembang menjadi resilience-based hedging, yaitu bukan sekadar menjaga fleksibilitas dalam relasi eksternal, tapi juga membangun daya tahan di dalam negeri supaya Indonesia mampu bertahan dari tekanan global.
Kehadiran delegasi Indonesia di berbagai forum seperti ASEAN, G20, maupun BRICS membawa kepentingan nasional lebih besar dari sekedar seremonial. Broto menilai, yang seharusnya menjadi perhatian adalah bagaimana Indonesia mengamankan kepentingan strategis di tengah persaingan negara besar yang keras.
Namun demikian, Broto juga melihat bahwa komunikasi strategi ini kurang maksimal karena informasi yang sampai ke publik biasanya hanya berupa gambar pertemuan pejabat atau agenda protokoler. Sementara narasi mengenai makna dan pandangan strategis sering tidak disampaikan dengan jelas. Akibatnya publik kerap menganggap diplomasi sekadar rutinitas tanpa makna konkret.
Anggy menegaskan persoalannya justru pada komunikasi. Diplomasi seharusnya dikaitkan dengan persoalan sehari-hari agar masyarakat mampu merasakan relevansi kebijakan luar negeri dan hasil diplomasi itu. Apalagi di era digital, pelibatan publik harus lebih masif dan transparan.
Di dunia digital, informasi yang kurang jelas mudah tenggelam oleh opini sederhana dan viral. Pemerintah wajib punya narasi kuat dan komunikator strategis yang mampu menyampaikan secara konsisten, bukan hanya soal “apa” tapi juga “mengapa” dan “bagaimana” kebijakan tersebut berdampak pada ekonomi, investasi, dan keamanan dalam negeri.
Pengelolaan media sosial pemerintah harus diarahkan untuk membahas substansi, bukan sekadar ramai atau menampilkan pencitraan. Jika gagal, opini publik dapat terpecah dan substansi kebijakan justru semakin kabur.
Pada akhirnya, tantangan sesungguhnya diplomasi Indonesia tidak lagi melulu di tingkat global, melainkan juga mengenai cara menyampaikan urgensi diplomasi tersebut kepada rakyat di dalam negeri. Tanpa pemahaman dan dukungan publik, diplomasi sehebat apapun tidak akan mengakar kuat. Sukses diplomasi bukan sekedar pengakuan internasional, melainkan juga keterpahaman dan partisipasi aktif masyarakatnya.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
