Komisi II DPRD Sukabumi Dukung Pembentukan Forum TJSPKBL di Cicurug
Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi telah menginisiasi pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan, dan Bina Lingkungan (TJSPKBL) tingkat Kecamatan Cicurug. Langkah penting ini dimulai melalui rapat kerja di Gedung Islamic Center Cicurug pada Rabu (13/5/2026).
Rapat tersebut dipimpin oleh anggota Komisi II DPRD dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Sukabumi, Muspika Cicurug, para Kepala Desa se-Kecamatan Cicurug, serta tokoh masyarakat dan perwakilan instansi lainnya. Mereka berkumpul untuk membahas sinergi program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
Dukungan dari Pimpinan DPRD dan Fraksi Gerindra
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, BBA, SH., yang hadir mewakili Ketua DPRD, memperkuat pentingnya pengawalan terhadap isu pembangunan berbasis kemitraan. Sementara Ketua Fraksi Partai Gerindra yang juga duduk di Komisi II DPRD, Teddy Setiadi, turut memberikan dukungan penuh. Kehadiran mereka menegaskan komitmen legislatif dalam memastikan kontribusi sektor swasta memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Jaya Wirata Pimpin Forum TJSPKBL Cicurug
Pada rapat tersebut, struktur organisasi forum mulai ditetapkan dengan penunjukan Jaya Wirata sebagai Ketua Forum TJSPKBL Kecamatan Cicurug. Forum ini didirikan sebagai wadah koordinasi untuk memastikan program bina lingkungan perusahaan sejalan dengan prioritas pembangunan di wilayah pedesaan.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar M., S.IP., menyatakan bahwa pembentukan forum ini sebagai tindak lanjut dari keputusan Badan Musyawarah DPRD. Tujuannya adalah untuk menciptakan sinkronisasi program CSR dengan kebutuhan masyarakat agar lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Peran Forum dalam Pengawasan Program Kemitraan
Dengan terbentuknya forum di tingkat kecamatan, pengawasan terhadap kewajiban sosial perusahaan diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Forum ini diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih dalam program pembangunan antara pemerintah desa dan sektor swasta.
