JAKARTA, Waspada.co.id – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto memberikan tanda jika hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sedang renggang.
Bahkan Hasto mengungkap fakta tentang isu yang sedang berkembang mengenai penolakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
“Jadi saya sendiri mengalami itu, jadi ketika saya sedang ziarah di makam Bung Karno di Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan Big Data-nya itu ada cukup banyak yang mendukung perpanjangan jabatan atau tiga periode,” terang Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).
Hasto mengaku telah bertemu dengan salah satu menteri yang tidak disebutkan namanya. Dalam pertemuan tersebut, menteri tersebut mengonfirmasi bahwa sikap beberapa ketua umum partai politik untuk mendukung wacana tiga periode ini adalah arahan dari Presiden Jokowi yang belakangan disebut sebagai ‘Pak Lurah’.
“Saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu, maka kemudian karena PDIP ini juga lahir dengan semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih bertindak sesuai konstitusi, itu sikap yang diambil oleh PDIP,” tegasnya.
Hasto memastikan bahwa apa yang diungkapkannya mengenai fakta tersebut adalah kejadian politik yang sebenarnya. Bahkan Hasto berani bersumpah untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya mengenai permintaan perpanjangan masa jabatan tiga periode.
“Saat itu informasi yang saya dapatkan, ini dapat dikroscek, saya bertanggung jawab secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, serta rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada,” katanya.
“Melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga menyuarakan ke PDIP, tetapi sikap kami adalah konsisten dalam menempatkan konstitusi sebagai aturan main yang sangat mendasar yang harus kita ikuti,” tambah Hasto.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan memang sempat menyebut tentang penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Luhut mengklaim memiliki big data mengenai keinginan rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.
Luhut menyebut bahwa ada 110 juta percakapan di media sosial yang termasuk dalam big data yang mendukung penundaan Pemilu 2024.
“Karena begini, kita memiliki big data. Saya ingin melihat. Dari big data tersebut, ada sekitar 110 juta. Ya, 110 juta, bermacam-macam, dari Facebook, dll. Karena orang-orang bermain Twitter, sekitar 110 juta orang (mendukung penundaan),” ujar Luhut saat itu.
