MEDAN, Waspada.co.id – Untuk terciptanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang jujur dan adil, diharapkan adanya kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Polri hingga Kejaksaan.
Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pengawasan dan melakukan pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran saat penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto menyampaikan hal tersebut usai Rapat Kolaborasi Sentra Gakkumdu di Adimulia Hotel, Kota Medan, Selasa (9/7).
“Kolaborasi penegakan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, terus bekerja sama untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024 agar berlangsung jujur dan adil,” kata Hadi.
Rapat kolaborasi ini mengusung tema ‘Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang Jujur dan Adil se-Wilayah Sumatera’ dan dihadiri oleh Kapolda, Kapolres, Kajati, Kajari, serta Ketua Bawaslu se-Wilayah Sumatera.
Hadi menekankan pentingnya persamaan persepsi dalam penanganan Sentra Gakkumdu untuk memberikan proses hukum khusus dengan waktu singkat. Perlu adanya langkah preventif dan hati-hati dalam penegakan hukum terkait Pilkada di wilayah yang rentan.
Selain itu, Hadi juga menekankan pentingnya memahami karakteristik kerawanan pelanggaran Pilkada di setiap daerah dan menentukan mekanisme pencegahan pengawasan yang tepat. Kolaborasi antar Sentra Gakkumdu pusat, daerah, dan lembaga lainnya harus diutamakan.
Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan Pemilihan Kepala Daerah yang Jujur dan Adil dapat terwujud pada Pilkada 2024.
