Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia, percaya bahwa kritik dan keresahan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta bisa merusak tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan Dedi merujuk pada munculnya pernyataan sikap beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Protes dimulai oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 31 Januari lalu.
Pada saat itu, UGM melalui sivitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, dan mahasiswa, menyampaikan petisi Bulaksumur yang menyayangkan penyimpangan demokrasi yang dilakukan presiden.
Sedangkan yang terbaru, protes datang dari Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) yang berisi para rektor dari beberapa kampus.
Mereka membuat pernyataan sikap bahwa mereka turut prihatin karena adanya sikap tidak demokratis dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan saat ini.
“Suara dari akademisi, terutama dari perguruan tinggi negeri, jelas memiliki dampak terhadap kepercayaan publik. Jokowi bisa saja kehilangan kepercayaan publik jika gerakan deklarasi perguruan tinggi ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan akan muncul gerakan mahasiswa,” kata Dedi kepada wartawan, Senin (5/2).
Gelombang protes ini diyakini Dedi muncul karena pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu bahwa kepala negara atau penjabat negara boleh memihak di Pemilu 2024 asal mengambil cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.
Namun kenyataannya, ada pembantu presiden tanpa cuti yang secara terang-terangan memihak salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di masa kampanye ini.
“Jokowi seharusnya mengevaluasi dengan melarang secara tegas anggota kabinet untuk turun berkampanye, termasuk dirinya,” kata Dedi.
“Jokowi tidak bisa berdalih bahwa hak politiknya sama dengan publik. Presiden adalah pengecualian, karena memiliki pengaruh pada penyelenggara, ia seharusnya mundur dari jabatan Presiden jika ingin Kampanyekan Gibran,” sambung Dedi.
Lebih lanjut, Dedi menyebut bahwa gelombang kritik dari berbagai perguruan tinggi ini juga bisa mempengaruhi elektabilitas pasangan nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, karena pasangan ini merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi.
“Dari sisi politis, secara tidak langsung ini bisa mempengaruhi kekuatan Prabowo,” katanya. (wol/ann/pel/d1)
