Usulan Megawati dalam Merespon Kenaikan UKT – Waspada Online

by -47 Views

JAKARTA, Waspada.co.id – Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri mengatakan, anggaran bantuan sosial (bansos) harus dikurangi karena kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa di Indonesia. Terlebih lagi, ia mendengar mahasiswa melakukan demo di kampus akibat kenaikan UKT.

“Kalau saya, maaf, karena saya pernah menjadi presiden, jika untuk sekolah tidak ada uangnya, saya akan memangkas bantuan sosial. Tidak apa-apa? Boleh,” ungkap Megawati seperti dilansir dari laman republika, Jumat (5/7).

Dia menjelaskan bahwa langkah pemerintah saat ini bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang progresif. Namun, Megawati merasa heran dengan permasalahan UKT yang muncul.

“Masalah sekolah saja sudah ribut. Apa masalahnya? Apa ini? Sudahlah, sebaiknya bayar saja, apa itu? Mengapa tidak bisa? Hah?” ujar Presiden kelima RI tersebut.

Megawati juga mempertanyakan bagaimana DPR RI menjalankan tugasnya. Dia menyebut bahwa DPR RI seharusnya menempatkan kepentingan masa depan anak bangsa sebagai prioritas dalam mengawasi eksekutif yang mengurus pendidikan.

“Karena ini kepentingan anak didik, mengapa tidak bisa. Jika tidak punya uang untuk sekolah, saya sampai bingung. Ya sudahlah, itu hanya masalah “telur atau ayam” saja, seperti itu. Benar atau tidak,” ujar Megawati.

Dia kembali menegaskan bahwa biaya pendidikan anak bangsa seharusnya tidak seharusnya dipungut biaya. Menurut Megawati, hal ini perlu diimplementasikan dan bukan hanya sekedar janji-janji elite politik semata. “Saya sampai pusing memikirkan kenapa UKT meningkat,” ucapnya.

Biaya pendidikan tinggi di Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menyulitkan banyak orang tua dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Kenaikan UKT secara serempak telah menyebabkan penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa APK perguruan tinggi Indonesia atau Gross Enrollment Ratio untuk pendidikan tinggi hanya sebesar 31,45 persen pada tahun 2023.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy secara tegas mendukung usulan untuk memberikan pinjaman dana biaya kuliah kepada mahasiswa melalui peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Muhadjir juga menyatakan bahwa penggunaan pinjaman online (pinjol) juga dapat memberikan manfaat besar bagi mahasiswa.

“Segala inisiatif yang baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus didukung, termasuk pinjol,” kata Muhadjir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).