Pada hari Senin, Presiden Donald Trump kembali ke kantor dan langsung menyoroti kendaraan listrik serta kebijakan pemerintahan Joe Biden terkait hal tersebut. Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang bertujuan untuk menghilangkan “mandat kendaraan listrik” yang dianggapnya sebagai hambatan regulasi yang tidak perlu. Namun, langkah tersebut tidak hanya membutuhkan dokumen resmi, tetapi juga perlu persetujuan Kongres untuk membatalkan undang-undang dan kredit pajak kendaraan listrik.
Selain itu, perintah Trump juga mempertimbangkan mengakhiri subsidi pro-EV yang menurutnya tidak adil. Namun, proses pembatalan ini akan melibatkan proses revisi peraturan yang panjang dan mungkin akan menghadapi tentangan dari pejabat terpilih di negara bagian yang telah menginvestasikan banyak uang untuk membangun EV di Amerika Serikat.
Industri pengisian daya kendaraan listrik juga terancam dengan perintah Trump yang menghentikan pendanaan untuk stasiun pengisian kendaraan listrik. Langkah ini dapat memengaruhi perusahaan seperti Tesla yang telah menjadi penerima manfaat program ini. Selain itu, pembatalan standar emisi dan penghematan bahan bakar di era Biden juga menimbulkan kekhawatiran akan keterlambatan industri otomotif AS dalam hal elektrifikasi.
Meskipun pertumbuhan mobil listrik belum mencapai ekspektasi, sektor ini tetap menjadi yang paling cepat berkembang. Produsen mobil seperti Hyundai, General Motors, dan Ford mulai menghasilkan lebih banyak mobil listrik untuk memenuhi persyaratan kredit pajak. Namun, tantangan terbesar mungkin adalah agar industri otomotif AS tidak tertinggal dari pesaing asing yang sudah menginvestasikan besar dalam mobil listrik.
Perintah eksekutif Trump kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum dan masih menyisakan banyak pertanyaan terkait kebijakan yang lebih lanjut. Namun, yang jelas adalah bahwa industri mobil, konsumen, dan pemerintah harus bekerja sama untuk mencapai kendaraan listrik yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
