Kantor Komunikasi Kepresidenan menyatakan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan dielola dengan tanggung jawab, akuntabel, dan transparan. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya dalam memerangi korupsi dan membentuk pemerintahan yang bersih. Dengan mengacu pada Prinsip Santiago, Danantara Indonesia Sovereign Fund akan menerapkan pedoman global untuk tata kelola investasi dan manajemen risiko sovereign wealth funds. Hal ini bertujuan untuk memastikan integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam manajemen Danantara sejajar dengan lembaga investasi internasional lainnya. Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola Danantara untuk memperoleh kepercayaan pasar. Dalam pengawasan Danantara, Presiden akan membentuk Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantau dan Akuntabilitas. Orang-orang berintegritas tinggi akan dipilih sebagai penasihat lembaga untuk menjaga keakuntabilitasan dan transparansi Danantara. Dengan konsolidasi aset Indonesia sebesar Rp14 ribu triliun, Danantara tidak hanya menjadi pengelola investasi, tetapi juga instrumen perencanaan pembangunan demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa Danantara adalah bagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang dikelola untuk generasi penerus sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menegaskan bahwa sumber daya alam di Indonesia harus dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Semua ini bertujuan agar Indonesia menjadi mandiri, makmur, dan maju di tahun 2045.
