Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dikelola oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan, akan dijalankan dengan tanggung jawab, akuntabel, dan transparan sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih. Danantara Indonesia Sovereign Fund akan mengikuti 24 Prinsip Santiago sebagai panduan global untuk tata kelola investasi dan manajemen risiko dana kekayaan negara. Pentingnya integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam administrasi Danantara juga ditekankan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.
Sistem pengawasan berlapis untuk Danantara akan melibatkan Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantau dan Akuntabilitas, yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan memastikan integritas tinggi dan akuntabilitas badan tersebut. Pada peresmian Danantara, Presiden Prabowo menggarisbawahi pentingnya lembaga ini sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan bahwa sumber daya alam harus dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, tokoh bangsa juga akan diberikan penugasan sebagai penasihat lembaga untuk memastikan integritas dan cinta terhadap Indonesia.
Dengan aset sebesar Rp14 ribu triliun yang dikelola oleh Danantara, lembaga ini diharapkan tidak hanya sebagai pengelola investasi, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan pembangunan untuk mencapai kemandirian dan kemajuan Indonesia menuju tahun 2045. Prinsip-prinsip dan komitmen yang dipegang oleh Danantara diharapkan dapat menjaga keberlanjutan dan keberhasilan lembaga sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka di Indonesia.
