Prabowo Soroti Dugaan Curang di Perdagangan Beras, Kerugian Negara Disebut Tembus Rp100 Triliun per Tahun
Presiden RI Prabowo Subianto kembali mengangkat isu yang menyentuh dapur banyak keluarga: praktik curang dalam perdagangan beras. Dalam pidatonya pada Harlah ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Prabowo menilai manipulasi harga hingga penjualan kembali beras subsidi bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan persoalan serius yang disebut merugikan negara dan rakyat dalam jumlah sangat besar.
Ratusan Perusahaan Disebut Terlibat
Prabowo menyampaikan bahwa dugaan praktik tersebut melibatkan ratusan perusahaan. Menurutnya, skala masalah ini terlalu besar untuk dipandang sebagai kasus terpisah. Ia menegaskan, jika benar terjadi, maka para pelaku harus dimintai pertanggungjawaban karena tindakan itu berdampak langsung pada masyarakat luas.
Dalam pandangannya, beras adalah komoditas vital yang menyangkut kebutuhan harian jutaan orang. Karena itu, ketika harga dan distribusinya dipermainkan demi keuntungan segelintir pihak, dampaknya tidak hanya terasa pada negara, tetapi juga pada rakyat kecil yang paling rentan terhadap gejolak harga pangan.
Kerugian Rp100 Triliun Dinilai Bisa Dialihkan untuk Kepentingan Publik
Prabowo menyebut kerugian negara akibat praktik tersebut bisa mencapai Rp100 triliun setiap tahun. Ia menilai angka itu sangat besar dan semestinya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat layanan dasar bagi masyarakat, alih-alih hilang karena permainan di sektor pangan.
Ia juga menekankan bahwa persoalan ini bukan hanya soal bisnis, tetapi sudah masuk kategori kejahatan ekonomi karena menyangkut hak publik atas pangan yang terjangkau dan stabil.
Instruksi ke Aparat Penegak Hukum
Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk turun tangan dan menindak pihak-pihak yang terlibat. Langkah itu, menurut dia, sejalan dengan amanat konstitusi yang menempatkan cabang produksi strategis di bawah kendali negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
Ia menegaskan negara tidak boleh membiarkan tata niaga beras dikuasai oleh praktik yang merugikan banyak orang. Bagi Prabowo, pengawasan terhadap beras harus berjalan ketat karena setiap celah penyimpangan akan langsung berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
