Universitas Indonesia, melalui Program Studi Magister Hubungan Internasional, telah mengadakan kuliah tamu dalam mata kuliah Reformasi Sektor Keamanan pada tanggal 4 Maret 2026. Kegiatan ini dihadirkan dalam bentuk diskusi panel dengan menggandeng tiga pakar sebagai narasumber, yakni Dr. rer. pol. Aditya Batara Gunawan (Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie), Beni Sukadis, M.Si. (peneliti Lesperssi), dan Yudha Kurniawan, M.A. (peneliti Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie). Topik diskusi berfokus pada dinamika karir militer dan profesionalisme tentara di Indonesia, dengan menyoroti pengelolaan promosi perwira serta implikasinya terhadap hubungan sipil–militer dan penguatan demokrasi.
Persoalan profesionalisme militer di Indonesia sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam institusi militer maupun pengaruh konstelasi politik nasional. Dalam diskusi, Aditya menegaskan bahwa perkembangan politik di Indonesia, khususnya maraknya model kepemimpinan populis, mampu mengubah peta pengelolaan karir di militer. Beliau mencontohkan bagaimana promosi hingga pada jabatan-jabatan strategis sering diputuskan melalui pertimbangan personalitas dan relasi pribadi yang berkembang antara politisi dan perwira tinggi. Dalam hal ini, kepentingan politik kerap berpotensi mengganggu tatanan meritokrasi dan tata kelola berbasis pencapaian yang seharusnya dijunjung oleh militer. Imbas lanjutnya, kekuatan mekanisme kontrol sipil melalui institusi resmi kerap tidak berjalan optimal dan memunculkan keraguan akan objektivitas sistem karir di tubuh TNI.
Dalam diskusi juga dikupas masalah batas keterlibatan sipil dalam promosi jabatan strategis, mulai dari pengangkatan Panglima TNI hingga penempatan posisi penting lainnya. Aditya mengutarakan, praktik hubungan sipil–militer di negara demokrasi tidak seragam; ada yang menuntut persetujuan legislatif, namun ada juga yang sepenuhnya menjadi otoritas eksekutif. Yudha menegaskan bahwa contoh di Inggris menunjukkan keterlibatan legislatif bisa sangat minim. Situasi ini memperlihatkan variasi pola pengawasan sipil, namun muara utamanya tetap menjaga keseimbangan serta menyesuaikan pada desain demokrasi nasional masing-masing.
Beni Sukadis kemudian memperjelas pentingnya profesionalisme di tubuh militer yang hanya bisa diwujudkan jika ada kuatnya kontrol sipil sesuai prinsip demokrasi. Ciri organisasi militer yang profesional antara lain adalah pendidikan yang baik, tingkat kesejahteraan yang dapat memenuhi kebutuhan, dan alutsista yang layak guna. Dalam perjalanan Reformasi di Indonesia, transformasi TNI ditandai pemisahan dari Polri serta lahirnya peraturan-peraturan yang menegaskan posisi militer sebagai alat negara, bukan aktor politik. Namun faktanya, dalam praktik promosi, keterkaitan dengan pemangku kebijakan politik tetap saja menjadi faktor signifikan, sehingga menimbulkan pertanyaan seputar transparansi serta konsistensi meritokrasi dalam sistem karir di lingkungan perwira.
Isu rotasi pengisian posisi Panglima TNI yang idealnya dilakukan secara bergiliran antar-matra juga menjadi bahan analisis Beni. Beliau menyinggung kasus pergantian Panglima TNI dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo, keduanya berlatar belakang Angkatan Darat. Fenomena ini membuktikan kuatnya pengaruh persepsi dan preferensi politik dalam menentukan sosok Panglima, sehingga rotasi formal kadang terabaikan. Dengan kata lain, penunjukan jabatan tertinggi tidak hanya sekedar mengikuti pola administratif, melainkan juga dipengaruhi oleh pertimbangan strategis dan kepentingan nasional tertentu.
Selain itu, Yudha mengangkat tantangan struktural dalam sistem karir militer Indonesia. Berdasarkan hasil penelitiannya, diperoleh fakta bahwa untuk mencapai pangkat Brigadir Jenderal, seorang perwira idealnya harus melewati masa dinas sekitar 25–28 tahun. Namun pada realitanya, terdapat ketidakseimbangan antara jumlah pejabat dengan struktur jabatan yang ada. Hal ini memunculkan kelebihan perwira tinggi di satu sisi dan kelangkaan posisi di sisi lain. Permasalahan ini diperparah dengan faktor keterbatasan pendidikan militer, penyumbatan promosi, ketimpangan kapabilitas sejak proses rekrutmen awal, hingga minimnya anggaran pertahanan. Akibatnya, proses regenerasi kepemimpinan di TNI berjalan kurang mulus dan berdampak pada sistem karir prajurit di masa depan.
Penyelenggaraan kuliah tamu ini sejatinya bertujuan untuk memperluas wacana kritis mahasiswa terhadap dinamika reformasi sektor keamanan, terutama dalam konteks profesionalisasi militer dan konsolidasi hubungan sipil–militer. Kerja sama akademisi dan peneliti diharapkan melahirkan dialog yang konstruktif serta mendorong refleksi aktif terhadap berbagai tantangan terkait tata kelola militer dalam bingkai negara demokrasi.
Konteks diskusi ini menjadi tambah krusial di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia. Wacana mengenai batas dan interaksi antara ranah sipil dan militer kembali ramai diperbincangkan. Keberadaan TNI di ranah sipil kerap menuai kritik, namun sesungguhnya keseimbangan hubungan sipil–militer harus dibangun dalam dua arah. Peran aktor sipil untuk menegaskan batasan penting agar tidak ada tumpang-tindih otoritas. Sementara itu, kontrol sipil yang berlebihan juga memiliki potensi membawa dampak kurang baik bagi organisasi militer. Oleh karena itu, urusan internal militer, terutama soal pola karir dan promosi perwira, seharusnya lebih diarahkan pada tata kelola organisasi ketimbang sekadar alat kepentingan politik praktis. Negara-negara demokrasi telah lama menempatkan isu ini sebagai ranah pengembangan kelembagaan, bukan politik.
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia
